Mendagri Ungkap Tantangan Pemulihan Pascabencana Sumatra

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkap sejumlah tantangan dalam penanganan dan pemulihan pascabencana banjir di Sumatra. Tantangan utamanya luas area terdampak serta kerusakan infrastruktur publik yang masif.

“(Ada) tiga provinsi, 53 kabupaten kota, ratusan jalan, ribuan jembatan, ribuan sawah dan apa, perikanan, tambak, belum lagi rumah ibadah, sekolah, ini masif sekali,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026.

Mendagri menegaskan rekonstruksi serta rehabilitasi direncanakan rampung dalam tiga tahun. Mengingat, besarnya skala kerusakan fasilitas umum dan pemukiman warga.

”Nah, ini takes time, perlu waktu, enggak bisa dikerjakan satu tahun, tiga tahun kita rencanakan,” ungkap Tito.

Selain itu, rekonstruksi di lapangan kerap terkendala cuaca ekstrem. Kondisi itu pemicu terjadinya bencana susulan secara berulang di lokasi pengerjaan.

“Nah jadi, ini bukan bencana sekali terjadi kemudian kita bisa fokus pada pembangunan, sudah dibangun jembatannya, terseret lagi, jalannya sudah dibangun, longsor lagi, tumpukan lumpur yang sudah dibersihkan, tumpuk lagi di beberapa tempat,” jelas Tito.

Foto udara sejumlah alat berat melakukan pembersihan material sisa bencana banjir bandang di Nagari Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Selasa, 22 September 2026. ANTARA/Fandi Yogari

Tito mengungkapkan bencana susulan juga masih terjadi setelah banjir bandang melanda Sumatra pada akhir November 2025. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan percepatan pemulihan infrastruktur di Sumatra.

“Bencana susulannya jalan terus, dan memang ini agak sedikit ironis di daerah-daerah bagian barat Sumatra ini, itu banjirnya tinggi, curah hujan tinggi sekali, sementara di bagian timur kekurangan air, mengakibatkan kebakaran hutan lahan, kira-kira gitu,” ujar Tito.

(Afifah Alfina)