BNN Tegaskan Rehabilitasi Narapidana Narkoba Mengatasi Overcapacity Lapas

Jakarta: Pemerintah menegaskan negara hadir menyikapi persoalan pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas). Langkah tersebut diwujudkan melalui perumusan kebijakan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika yang membutuhkan penanganan khusus, sekaligus merespons persoalan kelebihan kapasitas (overcapacity) lapas.

"Tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi tetap dapat kita jangkau," ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
 

Suyudi mengungkapkan bahwa mendominasinya warga binaan kasus narkotika yang mencapai hampir 80 persen penghuni lapas, menjadikan langkah rehabilitasi medis dan sosial sangat krusial untuk segera diintervensi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Hukum untuk berkoordinasi lintas lembaga. Hal ini demi merumuskan skema rehabilitasi bagi pengguna dan pemakai narkoba di dalam lapas.

“Diminta untuk berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga termasuk Pak Kepala BNN, kemudian Kepala BRIN, dan juga Pak Menko, untuk memikirkan terkait dengan rehabilitasi, terutama menyangkut soal pengguna dan pemakai narkoba di dalam lapas, di mana saat ini sudah over kapasitas,” kata Supratman.


Ilustrasi narkoba. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Supratman menambahkan, kementerian dan lembaga terkait akan menggelar rapat koordinasi khusus dalam waktu dekat. Hal ini guna menentukan bentuk kebijakan teknis yang bakal diterapkan pemerintah.

“Nanti dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat bersama dan merumuskan suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Kira-kira itu isi pertemuan dan pesan-pesan dari Bapak Presiden kepada kami semua,” kata Supratman.