#OnThisDay 15 Agustus: Perjanjian Damai Pemerintah RI-GAM Lewat Kesepakatan Helsinki di Finlandia

Jakarta: Pada 15 Agustus 2005, Indonesia mencatat sejarah penting dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Perjanjian bersejarah ini mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade di bumi Serambi Mekkah.

Proses perdamaian ini berawal dari inisiatif Crisis Management Initiative (CMI), sebuah organisasi non-pemerintah yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Proses negosiasi yang berlangsung dalam lima putaran sejak Januari hingga Agustus 2005 ini menemui titik terang setelah melalui jalan berliku.

Latar belakang konflik Aceh sendiri bermula dari ketidakpuasan terhadap pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatis sejak deklarasi GAM pada 4 Desember 1976.

Perjanjian Helsinki memuat beberapa poin krusial yang menjadi dasar perdamaian. Di bidang politik, pemerintah memberikan otonomi khusus yang lebih luas kepada Aceh, termasuk hak membentuk partai politik lokal. Di sisi keamanan, GAM bersedia meletakkan 840 senjata dan mengakhiri perjuangan bersenjata, sementara pemerintah menarik 24.000 pasukan TNI non-organik dari Aceh. Aspek ekonomi juga mendapat perhatian khusus dengan pemberian hak mengelola 70% sumber daya alam untuk Aceh.
 

Baca: #OnThisDay 14 Agustus: Sejarah Lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia

Peristiwa penting ini tidak lepas dari peran tragedi tsunami 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan Aceh. Bencana alam dahsyat ini justru menjadi momentum penyatuan visi antara pemerintah dan GAM untuk mengedepankan kepentingan rakyat Aceh di atas segala perbedaan. Implementasi perjanjian diawasi oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) yang terdiri dari utusan Uni Eropa dan negara-negara ASEAN.

Dampak dari perjanjian ini sangat signifikan. Tingkat kekerasan di Aceh menurun drastis, pembangunan infrastruktur pasca-tsunami berjalan lancar, dan mantan kombatan GAM berhasil berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat. Partai Aceh yang merupakan transformasi politik dari GAM pun berhasil memenangkan pemilu lokal beberapa kali sejak perdamaian.

Namun demikian, beberapa tantangan masih tersisa. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah, begitu pula dengan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Aceh. Meski begitu, perdamaian Helsinki tetap menjadi contoh sukses penyelesaian konflik yang diakui dunia internasional, sekaligus bukti bahwa dialog dan kompromi dapat mengakhiri pertikaian yang telah menelan ribuan korban jiwa.

*Pengerjaan artikel berita ini melibatkan peran kecerdasan buatan (artificial intelligence) dengan kontrol penuh tim redaksi.