Said Abdullah Sebut Nota Keuangan RAPBN 2026 Realistis

Jakarta: Ketua Banggar DPR Said Abdullah merespons Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR hari ini, 15 Agustus 2025. Menurut dia, ada sejumlah hal menarik yang perlu dicermati bersama.

"Pemerintah memilih mengambil target moderat dan realistis pada angka angka di RAPBN 2026. Hal itu tampak dari sejumlah angka indikator asumsi ekonomi makro tahun 2026," kata Said dalam keterangan tertulis pada Metrotvnews.com, Jumat, 15 Agustus 2025.

Said memerinci, bahwa pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4%, kemudian target inflasi di level 2,5%, selanjutnya, Yield SUN 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,9%. Sedangkan, kata dia, kurs rupiah Rp16.500 per dolar.

"Sementara harga ICP USD70/barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel/ hari, dan limiting gas bumi 984 setara ribu barel/hari," tegas Said.
 

Baca: Said Abdullah: Postur RAPBN 2026 Sangat Menantang Buat Pemerintah

Usulan atas angka angka ekonomi makro ini, kata Said, menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat, atau titik tengah dari angka batas bawah. Termasuk, atas kesepakatan antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kem PPKF.

"Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah, akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden Trump, efek rambatan konflik gepolitik, menurunnnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya lay off pada sektor manufaktur," kata Said.
 
Menurut Said, hal ini sesuai dugaan dia. Yakni, target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, pemerintah lebih memilih batas atas dari pembicaraan awal pada Kem PPKF.

Sementara itu, kata Said, untuk belanja negara, sebesar Rp3.786,5 triliun menunjukkan pilihan yang berbeda. Yakni, mengambil angka moderat dari batas bawah dan atas.

"Dengan pilihan ini berkonsekuensi prosentase defisit RAPBN 2026 lebih rendah dari tahun 2025, yakni sebesar 2,48% setara Rp. 638,8 triliun," kata Said.

Said mengatakan tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung. Namun, pemerintah harus ekstra hati hati, terutama dalam hal kebijakan perpajakan.

Saat ini, kata Said, ada sensitivitas tinggi ditengah tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemda.

"Pemerintah hendaknya hati-hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan, atau menaikkan tarif perpajakan untuk menguber target pendapatan," kata Said.

Atas dasar itu, Said menyarankan pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak. Kemudian, memanfaatkan peluang dari perpajakan global paska kesepakatan di OECD.

"Terutama atas beroperasinya berbagai layanan perusahaan multinasional pada lintas negara," kata Said.

Kemudian, terkait optimalisasi pajak karbon. Menurut Said, upaya ini sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan.

"Selanjutnya, meningkatkan investasi pada sektor sumber daya alam, agar penerimaan negara dari bagi hasil sektor SDA semakin membesar," kata Said.
 
Sementara itu, kata Said, pada sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan Kem PPKF. Menurut Said, strategi ini bisa menekan defisit APBN dibawah 2,5% PDB, dengan demikian kebutuhan pembiayaan tidaklah terlalu besar.
 
Dia menganalisis dalam postur belanja negara, alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa. Rancangan pelanja pusat sebesar Rp3.136,5 triliun, sementara APBN 2025 sebesar Rp2.701,4, atau naik Rp435,1 triliun.

"Sebaliknya alokasi transfer ke daerah dan desa malah mengecil menjadi Rp650 triliun dari APBN tahun 2025 sebesar Rp919,9 triliun atau turun Rp269,9 triliun," kata Said.
 
Said mengatakan kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah. Di saat yang sama, Said melihat kewenangan pemda juga semakin mengecil paska Undang-Undang Cipta Kerja.

"Situasi ini membuat fiskal daerah akan semakin melemah, sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat," kata Said.