Langgar Kode Etik, Ketua dan Tiga Anggota KPU Kota Banjarbaru Diberhentikan

Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan tiga anggota KPU Kota Banjarbaru. Mereka terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

“Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Dahtiar ,selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Banjarbaru; Teradu II, Resty Fatma Sari; Teradu III, Normadina;  dan Teradu IV, Hereyanto, masing-masing selaku Anggota KPU Kota Banjarbaru terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis Heddy Lugito saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 2 Maret 2025.

Dalam perkara ini, DKPP menilai tindakan para teradu dalam melaksanakan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara akibat adanya pembatalan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Kota Banjarbaru 2024, tidak sesuai tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berlaku.

Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyampaikan, para teradu tetap menggunakan surat suara dengan dua gambar paslon yang sudah tercetak. Padahal hanya terdapat satu paslon yang berkontestasi.
 

Baca juga: DKPP Pecat Ketua KPU dan Bawaslu Brebes Imbas Pelanggaran Etik

Ketentuan Pasal 54C Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur pemilihan yang diikuti hanya satu pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat dua kolom, terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom yang tidak bergambar.

“Tindakan para teradu tersebut merupakan tindakan yang bertentangan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu,” ungkap I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Selanjutnya, dalam perkara yang sama DKPP juga menjatuhkan sanksi yang lebih ringan kepada teradu lainnya, yaitu peringatan keras terhadap anggota KPU Kota Banjarbaru, Haris Fadhillah. Sebab, Haris menyampaikan usulan pada grup Whatsapp KPU Kota Banjarbaru untuk melakukan rapat pleno guna membuka opsi pencetakan surat suara baru.

“Ini menunjukan sikap yang peka terhadap kebutuhan pencetakan surat suara baru untuk pelaksanaan pemilihan dengan satu paslon sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku, meskipun usulan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh teradu lainnya,” kata Raka Sandi.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan atas tujuh perkara yang melibatkan 30 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Sanksi yang dijatuhkan yakni Pemberhentian Tetap (4), Peringatan Keras (11), dan Peringatan (5). Selain itu,terdapat 10 penyelenggara pemilu yang dipulihkan nama baiknya atau mendapat rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP.