Harlah Ke-102 NU, PBNU Dorong Hilirisasi Lewat Peremajaan Sawit Rakyat

Jakarta: Menyambut harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) mendorong peremajaan sawit rakyat dalam upaya mengoptimalkan program pemerintah, yakni hilirisasi sawit. Masukan ini disampaikan Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) melalui kelompok diskusi terarah (FGD).

"PBNU berharap program hilirisasi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia," kata Sekretaris LPP PBNU, Tri Candra Aprianto, melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 Februari 2025.

Tri mengatakan sebanyak 67 persen lahan sawit dimiliki oleh warga nahdliyin. Untuk itu, LPPNU sangat berkepentingan terhadap agenda hilirisasi sawit. 

"Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi,” kata Tri.

FGD yang merupakan rangkaian Harlah ke-102 NU ini menghadirkna Guru Besar IPB Prof Sudarsono, Ketua PBNU KH Miftah Faqih, dan Sekjen APKASINDO sebagai pemantik. 

Candra yang juga merupakan anggota Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan bahwa dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama. Tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit para praktisi, dan akademisi pun harus ikut urun rembuk.

“Saya kira ini momentum bagi Indonesia, apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negatif Uni Eropa. Kita harus merespons perjalanan Presiden (Prabowo Subianto) ke luar negeri yang juga tidak lepas bicara soal Sawit. Untuk itu, LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industri kelapa sawit,” kata dia.
 

Baca:  Harlah ke-102 NU Usung Tema 'Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat'

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono, menyebut industri sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkebunan berkembang di Indonesia.

Mewakili pengusaha sawit, Edi berharap pemerintah meningkatkan ekspor CPO. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton. Volume ekspor tersebut turun 17,33% dibandingkan pada 2023. 

Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US$).

“Masih banyak yang belum terkelola dengan baik, termasuk oleh petani mandiri. Makanya, penting untuk pemerintah memberikan perhatian kepada peremajaan sawit rakyat," kata Edi.

Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat, Pemerintah berencana meremajakan sawit rakyat seluas 180 ribu hektare melalui dinas dan 20 ribu hektare melalui kemitraan dengan perusahaan sawit di Indonesia.