Mendagri Panggil Gubernur Aceh dan Sumut Bahas Sengketa 4 Pulau pada 17 Juni

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana mengundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) membahas polemik kepemilikan 4 pulau. Selain Pemda, toko masyarakat dan perwakilan DPR maupun DPRD bakal diundang.

Hal ini diungkapkan Wakil Mendagri Bima Arya. Ia mengatakan pertemuan guna berdiskusi lebih lanjut terkait status 4 pulau yang menjadi sorotan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar).

"Selasa (17 Juni) rapat di Kemendagri bersama Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan jajaran Kemendagri," kata Bima Arya saat dihubungi, Minggu, 15 Juni 2025. 

Bima Arya menegaskan Mendagri secara intens melaporkan pembahasan penyelesaian sengketa empat pulau ini Presiden Prabowo. Ia mengatakan arahan dan keputusan dari Presiden Prabowo menjadi sangat penting untuk penyelesaian polemik kepemilikan empat pulau di Sumut-Aceh.

"Dalam laporan tersebut tentu dilengkapi dengan data dan analisis yang menyeluruh," ungkap Bima.
 

Baca juga: Yusril: Perjanjian Helsinki dan UU 24/1956 Tak Bisa Jadi Rujukan Sengketa 4 Pulau

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan mengambil alih penyelesaian polemik pemindahan kepemilikan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatra Utara (Sumut). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah adanya komunikasi antara DPR dengan Presiden.

"Hasil komunikasi DPR dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," kata Dasco

Menurut Dasco, Presiden Prabowo berkomitmen untuk segera mengambil keputusan terkait masalah batas wilayah tersebut. Kepala Negara juga menargetkan keputusan final akan diambil dalam waktu dekat.

"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," ujar Dasco.