Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini. Istimewa.
Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendorong Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret menyikapi ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Pemerintah harus memperkuat diplomasi deeskalasi dengan menjalin komunikasi yang intensif, baik dalam kerangka ASEAN maupun dengan negara-negara Global South yang masih dipercaya sebagai pihak netral.
"Indonesia harus tampil sebagai jembatan perdamaian dan membawa semangat dialog ke berbagai forum multilateral, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Amelia melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Juni 2025
Politikus Partai NasDem itu mengapresiasi inisiatif diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Rusia. Kepala Negara membahas isu stabilitas Timur Tengah, termasuk konflik Iran–Israel dalam pembicaraan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan tidak hanya berarti kerja sama militer, tapi juga menyangkut kontribusi aktif Indonesia dalam menciptakan keamanan kawasan secara damai," imuhnya.
Amelia menyampaikan meningkatnya ketegangan Iran-Israel menjadi perhatian seriuskarena berpengaruh terhadap stabilitas global. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian, nonintervensi, dan politik luar negeri bebas aktif, tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan ini.
"Konflik yang terus membara antara dua negara tersebut membawa konsekuensi luas, tidak hanya dari sisi keamanan regional, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian global," tandas Amelia.
Amelia memaparkan, jika jalur strategis seperti Selat Hormuz sampai terdampak, misalnya ditutup oleh Iran sebagai bentuk eskalasi, maka dunia berhadapan dengan potensi disrupsi pasokan energi.
"Ini akan memicu lonjakan harga minyak, memukul industri global, dan tentu berdampak pada stabilitas ekonomi domestik Indonesia. Inflasi, krisis pangan, dan tekanan terhadap nilai tukar adalah risiko nyata yang harus diantisipasi," ujarnya.
Selain itu, efek domino dari konflik tersebut bisa merembet ke negara-negara sekitar.
Panic buying, ketegangan sosial, hingga gelombang pengungsian bisa terjadi dalam skala luas.
"Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional harus memikirkan skenario mitigasi yang tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga soal kesiapsiagaan politik dan kemanusiaan," sebut dia.
Selain itu, anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI itu mendorong agar pemerintah mempersiapkan skema darurat nasional. Baik dalam bentuk cadangan energi dan pangan, maupun sistem perlindungan sosial, untuk menghadapi kemungkinan dampak langsung dari eskalasi konflik tersebut.
Dia menegaskan ketahanan nasional tidak boleh reaktif dan harus dibangun secara antisipatif dan lintas sektor. "Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia. Kini saatnya kita menunjukkan kembali posisi itu. Bukan dengan kekuatan militer, melainkan dengan keberanian untuk berdiri di garis depan diplomasi kemanusiaan dan keamanan kolektif," ujar dia.
Streaming