Siapa Itu RSF? Pasukan Paramiliter yang Dituduh Lakukan Genosida di Sudan

Jakarta: Laporan pembantaian massal di El-Fasher, Darfur, menyoroti kembali kekejaman yang dilakukan oleh Rapid Support Forces (RSF), kelompok paramiliter paling kontroversial di Sudan.

Setelah menguasai kota tersebut pada akhir pekan lalu, RSF dituduh telah mengeksekusi lebih dari 2.000 warga sipil tak bersenjata.

Video-video yang beredar menunjukkan para pejuang RSF menembak mati warga yang duduk tanpa perlawanan, sementara citra satelit menunjukkan adanya parit-parit berisi jenazah serta bekas-bekas darah di jalanan kota.

Pembantaian ini terjadi di tengah perang saudara berdarah yang telah berlangsung sejak April 2023. Konflik bersenjata antara RSF dan militer Sudan (SAF) dipicu oleh perebutan kekuasaan di tingkat tertinggi pemerintahan.

Kedua kekuatan bersenjata ini bersaing untuk mendominasi struktur militer dan politik negara, mengorbankan nyawa lebih dari 150.000 orang dan memaksa lebih dari 14 juta warga meninggalkan rumah mereka.

Darfur menjadi salah satu wilayah paling terdampak dalam konflik ini, dengan RSF diduga menggunakan strategi pengepungan dan pembersihan etnis terhadap komunitas non-Arab.

Lantas, siapa sebenarnya RSF dan bagaimana kelompok ini bisa menjadi kekuatan dominan dalam konflik paling berdarah di Sudan? Berikut profil lengkapnya.
 

Asal Usul dan Perkembangan RSF

Foto: Mohamed Hamdan Dagalo. (Anadolu)

Rapid Support Forces (RSF) merupakan kelanjutan dari milisi Janjaweed, yang dibentuk oleh pemerintah Sudan pada awal 2000-an sebagai respons terhadap pemberontakan di Darfur.

Milisi ini merekrut pemuda dari komunitas Arab nomaden di Chad timur dan Darfur barat, dan didukung oleh pemerintah serta pihak eksternal seperti Libya.

Sejak 2003, Janjaweed dikenal luas karena taktik brutalnya, termasuk pembakaran desa, pemerkosaan, dan pembunuhan massal terhadap warga non-Arab seperti Fur dan Zaghawa.

Pada tahun 2013, Presiden Omar al-Bashir secara resmi membentuk RSF sebagai entitas militer legal dan menunjuk Mohamed Hamdan Dagalo, yang lebih dikenal dengan nama “Hemedti”, sebagai komandannya.

Awalnya di bawah Dinas Intelijen dan Keamanan Nasional, RSF kemudian dimasukkan ke dalam struktur militer nasional melalui undang-undang 2017, meski tetap mempertahankan otonomi operasional yang besar.

RSF juga dilibatkan dalam berbagai operasi seperti patroli perbatasan, kampanye kontra-pemberontakan, dan bahkan intervensi militer di luar negeri seperti Yaman dan Libya, memperluas pengaruh dan sumber pendapatannya.
 

Ambisi Politik dan Peran Sentral dalam Konflik Sudan

Foto: Pasukan RSF. (Telegram RSF)

Setelah jatuhnya Omar al-Bashir melalui kudeta militer pada April 2019, RSF memainkan peran penting dalam pembentukan Dewan Militer Transisi.

Hemedti menjabat sebagai wakil kepala dewan dan kemudian menjadi wakil ketua Dewan Kedaulatan yang mengatur negara selama masa transisi.

Dengan posisi tersebut, ia membangun kekuatan diplomatik, menjalin hubungan dengan negara asing seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, serta memperluas kendali ekonomi melalui perusahaan keluarganya, Al Junaid, yang mengelola bisnis tambang emas.


Gambar: Logo RSF

Konflik bersenjata besar pecah pada 15 April 2023, ketika ketegangan antara Hemedti dan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan memuncak akibat perbedaan pandangan soal integrasi RSF ke dalam militer nasional. Perang saudara pun meletus dan berlanjut hingga kini.

Pada 2025, RSF menyatakan pembentukan “Pemerintahan Perdamaian dan Persatuan,” upaya yang dinilai sebagai strategi untuk menguasai distribusi bantuan dan memperoleh legitimasi internasional, meski ditolak oleh banyak pihak sebagai penghambat perdamaian.
 

Baca Juga: Tentara Oposisi Sudan Dituduh Bunuh Ribuan Warga Sipil di El-Fasher

 

Tuduhan Kejahatan Perang dan Genosida

Foto: Terduga foto warga sipil El-Fasher sebelum dibunuh. (Istimewa)

Sejak perang saudara meletus pada April 2023, RSF menghadapi serangkaian tuduhan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

Laporan PBB, organisasi hak asasi manusia, dan lembaga riset independen mengungkap pola kekerasan sistematis yang dilakukan terhadap warga sipil di berbagai wilayah Darfur.

RSF dituduh melakukan pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual, serta eksekusi di luar proses hukum terhadap komunitas non-Arab seperti Masalit, Fur, Zaghawa, dan Berti.

Pembantaian di El-Fasher pada Oktober 2025 menjadi puncak dari pola kekerasan ini, di mana lebih dari 2.000 warga sipil diduga dieksekusi setelah kota tersebut jatuh ke tangan RSF.

Citra satelit dari Humanitarian Research Lab Universitas Yale memperlihatkan adanya indikasi parit berisi jenazah dan bekas darah di jalanan kota, menunjukkan kemungkinan adanya pembersihan etnis.

Tuduhan serupa sebelumnya juga muncul di El-Geneina, Darfur Barat, pada 2023, ketika ribuan warga Masalit dibunuh dalam aksi pembalasan terkoordinasi oleh RSF dan milisi sekutunya.

Human Rights Watch dan Amnesty International menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

RSF juga dilaporkan melakukan pemerkosaan massal dan perampasan sumber daya warga sipil sebagai bagian dari strategi teror untuk mengosongkan wilayah.

Pada 7 Januari 2025, Amerika Serikat secara resmi menetapkan bahwa anggota RSF telah melakukan genosida di Darfur. Pernyataan tersebut didasarkan pada bukti lapangan dan kesaksian yang menunjukkan adanya niat sistematis untuk memusnahkan kelompok etnis non-arab.

PBB dan organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa skala kekerasan yang dilakukan RSF di El-Fasher menandai fase baru dari genosida yang telah berlangsung sejak 2003.

Dengan latar sejarah panjang kekerasan etnis, RSF kini dipandang bukan hanya sebagai kekuatan bersenjata, tetapi juga sebagai simbol impunitas dan ancaman terbesar bagi masa depan perdamaian di Sudan.