Efisiensi Anggaran Dinilai Perlu Menyasar Dana Desa dan Pengadaan Kendaraan Pejabat

Jakarta: Efisiensi anggaran dinilai perlu menyasar pada dana desa hingga pengadaan kendaraan para pejabat negara. Pemangkasan anggaran dari dua sektor tersebut bisa dilakukan tanpa menghambat layanan publik. 

Hal ini disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan melakukan efisiensi melalui tiga tahap hingga Rp750 triliun, termasuk dari dividen BUMN. 

“Kalau dana desa itu dievaluasi, jadi untuk desa-desa yang belum maju tetap diberikan tapi desa yang sudah maju dievaluasi,” ujar Trubus kepada Media Indonesia, Minggu, 16 Februari 2025. 

Dia menjelaskan ukurannya ialah desa-desa yang masih banyak ikut mengekspor tenaga kerja, itu harus dievaluasi. "Kan banyak tuh, karena urbanisasi masih tinggi. Itu karena pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja,” ujar dia.

Di samping itu, Trubus mengatakan pengadaan kendaraan pejabat-pejabat pemerintah juga perlu dihapus. Menurut dia, pejabat publik sebaiknya naik kendaraan umum. Sehingga, pejabat yang menggunakan mobil dinas beserta patwal itu hanya Presiden, Wapres, dan Menteri. 

“DPR hingga kepala lembaga gak usah, patokannya itu. Jadi gak ada eselon 1 naik mobil, dihapus semua. Gak ada istilah mobil buat mereka, itu pemborosan anggaran,” tegas Trubus. 
 

Baca Juga:  Legislator: Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Petani, Nelayan, dan Rakyat Kecil

Dia juga menyarankan pemerintah mengembalikan perguruan tinggi negeri (PTN) yang awalnya swasta kembali menjadi sekolah. Menurut dia, terlalu banyaknya PTN swasta menyebabkan APBN jebol.

Trubus menilai pemangkasan anggaran terhadap kementerian dan lembaga ini juga menjadi salah satu ajang Prabowo untuk melakukan pembenahan ke depan. Termasuk, pemerintah tak perlu lagi mengangkat terlalu banyak aparatur sipil negara (ASN).

"Karena kita sudah pemerintahan berbasis digital,” tutur dia.

Jika ingin dikatakan berhasil oleh rakyat, Trubus juga menyarankan Prabowo fokus menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di industri manufaktur dan UMKM. 

“Harus digenjot dan anggarannya digelontorkan ke sana (lapangan pekerjaan),” ujar dia.