Editorial: Buat Kebijakan Antiblunder

MASA libur Lebaran tahun ini bukan momen yang sepenuhnya menggembirakan. Kendati jumlah kecelakaan mudik menurun cukup signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2024, perekonomian nasional menghadapi tantangan yang berat.

Perekonomian saat ini bisa dibilang memendam sisi gelap di dalam negeri sekaligus menghadapi ancaman yang datang dari luar. Sisi gelap tersebut meliputi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih berlanjut hingga membuat daya beli masyarakat melemah.

Terbilang memendam karena sisi gelap yang menunjukkan perekonomian nasional tidak baik-baik saja itu cenderung tidak sepenuhnya diakui pemerintah. Dalam pandangan sejumlah pejabat, daya beli masyarakat tetap kuat. Padahal, keterpurukan ekonomi masyarakat nyata terlihat antara lain dari menyusutnya jumlah pemudik tahun ini.

Kementerian Perhubungan mencatat penurunan terjadi di hampir semua moda transportasi. Itu masih sejalan dengan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi bahwa jumlah pemudik susut hingga 24,34 persen, dari 193,6 juta orang tahun lalu menjadi 146,48 juta orang pada Lebaran tahun ini.

Alarm daya beli masyarakat yang lemah sesungguhnya hampir-hampir memekakkan telinga. Kini, tekanan bertambah lewat kebijakan tarif 'balas dendam' pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Bersamaan dengan puluhan negara lainnya, produk-produk asal Indonesia akan dikenai tarif tinggi untuk masuk ke pasar Amerika. Trump berdalih negara-negara tersebut mengenakan tarif tinggi pula terhadap produk AS. Tidak tanggung-tanggung Indonesia terkena tarif 32 persen.

Dampak tarif masuk 'Negeri Paman Sam' yang tinggi sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Apalagi, produk-produk utama ekspor Indonesia ke AS didominasi keluaran sektor-sektor padat karya, antara lain terkait dengan tekstil dan perikanan. PHK besar-besaran di depan mata, yang ujungnya akan membuat daya beli masyarakat semakin ambles.

Ancaman itu disadari investor pasar finansial. Dalam suasana libur Lebaran, rupiah ambruk di pasar luar negeri akibat pukulan tarif Trump. Nilai tukar rupiah menembus Rp17.000 per dolar AS, menjadikannya level terendah sepanjang masa.
 

Baca Juga:  Indonesia Diyakini Mampu Hadapi Tarif Trump, Ini Pendorongnya

Ambruknya rupiah sangat mungkin diikuti pasar dalam negeri yang baru dibuka esok pascalibur Lebaran. Demikian pula oleh pasar saham yang beberapa bulan ini berulang kali rontok oleh berbagai sentimen negatif dari dalam maupun luar negeri.

Untuk saat ini, nyaris tidak ada hal yang bisa memberikan sentimen positif dari domestik bagi investor. Sementara itu, gonjang-ganjing perang dagang di tingkat global yang dipicu kebijakan tarif Trump terus menekan.

Oleh karena itu, ketepatan langkah pemerintah dalam merespons keadaan sangat diperlukan untuk menumbuhkan optimisme guna meredam kemerosotan rupiah dan bursa saham.

Indonesia sudah memutuskan menempuh jalan negosiasi dengan pemerintahan AS, dan itu didukung penuh kalangan pengusaha. Tinggal substansi negosiasi yang memerlukan perhitungan yang cermat agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Cermat bukan berarti lambat. Vietnam yang dikenai tarif 46 persen dan India yang 26 persen sudah memulai bernegosiasi dengan tawaran yang tampaknya memuaskan Trump, tapi tidak memukul perekonomian dalam negeri sendiri. Kecepatan melangkah menjadi krusial karena tarif baru itu mulai berlaku pada Rabu, 9 April 2025, ini.

Untuk mempertajam negosiasi, pemerintah mesti segera mengisi kursi Dubes RI untuk AS yang kosong sejak ditinggal Rosan Roeslani. Lebih lanjut, setop mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak perlu atau yang dimaksudkan untuk candaan. Alih-alih menumbuhkan optimisme, pernyataan semacam itu dari pejabat kerap menjadi blunder dan memancing antipati.

Kita berharap pemerintah tidak menutup mata dan telinga dari sinyal-sinyal tekanan ekonomi. Dengarkan jeritan masyarakat, simak masukan pelaku usaha, dan perhatikan pendapat publik. Baru, dengan begitu, pemerintah bisa melangkah secara tepat.