Presiden Prabowo Subianto. Foto: Setrpres.
Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 3 April 2025 21:10
Jakarta: Pemerintah disebut sudah mengantisipasi kebiajak tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu menetapkan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno, menuturkan Presiden Prabowo Subianto sudah merancang berbagai kebijakan strategis sejak hari pertama dilantik. Kebijakan itu dibuat untuk menghadapi berbagai tantangan global.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Presiden Prabowo Subianto sudah sejak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global untuk bisa menjaga optimisme dan ketahanan ekonomi Indonesia,” ungkap Noudhy saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 3 April 2025.
Gebrakan besar pertama yang dilakukan RI 1 yaitu memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Pada pekan pertama setelah dilantik, Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.
“Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral,” ungkap dia.
Indonesia juga telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara di ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kerja sama itu mencakup 27
persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Cili, dan berbagai negara lainnya. Hal itu dinilai semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional.
Tak hanya itu, Prabowo melakukan gebrakan dengan mempercepat
hilirisasi sumber daya alam (SDA) guna merespons kebijakan Trump. Prabowo juga telah meluncurkan BPI Danantara yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia.
BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama. Seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan,dan kehutanan.
Dengan langkah ini, Noudhy menyebut Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing. Serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Prabowo adalah program
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Selain itu, Prabowo akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa serta membuka jutaan lapangan pekerjaan baru dan mendorong perputaran uang di daerah.
“Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik,” sebut dia.
Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini dinilai akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.
Noudhy berharap gebrakan ini bisa berada di jalur yang tepat. Sehingga, dapat mempertahankan
posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang stabil dan optimistis di kawasan Asia Tenggara dan global.
Streaming