Prabowo Ungkap Alasan Pemerintah Kendalikan Ekspor dan Bentuk DSI

Bogor: Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia kehilangan banyak momentum dan uang. Ia menilai pemerintah perlu menutup kebocoran anggaran agar dana yang diamankan dapat mengalir ke sektor produktif.

Menurut Prabowo, dana tersebut juga dapat diinvestasikan di sektor yang mampu menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan sejumlah jurnalis senior, pimpinan media nasional, dan pakar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Prabowo mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mencontohkan pertemuan dengan tim Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diperluas pada Mei 2026.
 

"Itu yang saya inginkan. Ya, tapi kita sudah ambil langkah-langkah strategis. Saya lapor ke MPR, DPR waktu itu. Saya ingat 20 Mei 2026, pas Hari Kebangkitan Nasional. Kurang lebih 10 hari sebelumnya, saya kumpulkan. Tapi waktu itu saya minta KSSK diperluas. Kalau tidak salah, hadir beberapa. Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut hadir dan beberapa anggotanya. Ada beberapa penasihat ekonomi saya hadir," jelas dia.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah membahas praktik under invoicing dan transfer pricing yang dinilainya berpotensi menyebabkan penerimaan dan devisa Indonesia keluar. Menurutnya, pembahasan tersebut kemudian berkaitan dengan pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).


Foto: dok Metro TV.


"Apa yang harus kita lakukan ini? Apa ini mau kita biarkan kita teruskan? Kalau teruskan, ya kita tahun depan hilang lagi. USD30 miliar tahun depannya, kan terus saya minta pendapat. Ternyata semua hadirin mengatakan tidak bisa. Tidak bisa diteruskan. Tidak boleh. Saya minta saran, bagaimana? Berarti kita harus kendalikan ekspor itu. Akhirnya muncul gagasan ekspor satu pintu dan DSI. Itu yang kita laporkan ke Sidang Paripurna DPR," ungkap Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan pengendalian ekspor tersebut membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Menurutnya, implementasi awal baru mencakup tiga komoditas dan akan diperluas secara bertahap.

"Tapi itu butuh waktu tiga bulan penyesuaian. Dan itu baru tiga komoditas. Nanti 1 Januari tambah sekian komoditas dan sebagainya. Jadi enggak bisa dipaksa ya," kata dia.
 

Swasembada pangan dan energi

Selain pengendalian ekspor, Prabowo menyinggung perkembangan swasembada pangan dan sektor energi.

Menurutnya, pemerintah mencatat perkembangan yang dinilainya positif dalam upaya mencapai swasembada pangan. Ia juga menyebut perkembangan di sektor energi berjalan cukup baik.

"Tapi prestasi swasembada pangan luar biasa. Bidang energi juga lumayan," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo juga menyebut pemerintah perlu mengamankan pangan dan pasokan bahan bakar minyak (BBM), termasuk melalui pengembangan B50 berbasis kelapa sawit dan pengembangan energi surya.