Trump Ingin Tumbangkan Rezim Iran dengan Revolusi Rakyat, Apakah Bisa?

Jakarta: Setelah satu bulan mobilisasi kekuatan militer (military build-up) di kawasan Timur Tengah, negara adidaya Amerika Serikat (AS) dan Israel akhirnya melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Operasi tersebut berhasil menewaskan Pemimpin Agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari pertama serangan.

Serangan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman akan menyerang Iran jika negara tersebut membantai demonstran dalam protes nasional pada Januari lalu.

Protes tersebut pada akhirnya memakan ribuan jiwa, di mana Donald Trump sendiri mengklaim bahwa Teheran telah menyebabkan 32.000 orang tewas dalam aksi tersebut.

Aset militer yang dikerahkan oleh Negeri Paman Sam ke kawasan tersebut terdiri dari setidaknya 50 jet tempur dan dua kapal induk, termasuk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Dalam pengumuman operasi militer hari pertama yang bertajuk Operasi "Epic Fury" tersebut,

Trump mengindikasikan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah perubahan rezim.

“Jam-jam kebebasan sudah dekat,” ucap Trump, merujuk pada situasi di Iran. Namun, beberapa analis menyoroti minimnya pasukan darat dalam komposisi aset militer yang dikerahkan AS ke Timur Tengah.

Hal tersebut tergolong ganjil mengingat sejumlah analis telah menyatakan bahwa untuk mewujudkan perubahan rezim yang efektif, operasi invasi darat mutlak diperlukan.

Washington tampaknya tidak tertarik untuk melakukan operasi invasi darat guna mendorong perubahan rezim di Iran. Namun, berdasarkan pernyataan dari Trump, AS terlihat ingin mendorong rakyat Iran agar melakukan perlawanan mandiri terhadap pemerintah mereka setelah posisi rezim dilemahkan oleh Washington dan Tel Aviv.

“Ketika kami selesai, ambil alih pemerintahanmu. Itu semua adalah hakmu. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatanmu,” ucap Trump pada 28 Februari 2026. Momentum untuk melakukan manuver tersebut dinilai cukup tepat.

Beberapa analis memandang bahwa legitimasi rezim telah mencapai titik terlemah pasca-protes Januari 2026.

“Rakyat di negara ini sudah jelas muak dengan Republik Islam. Dalam satu dekade ini, rakyat Iran telah melakukan beragam demonstrasi besar. Rangkaian demonstrasi tersebut biasanya padam setelah respons keji dari pemerintah,” tulis Daniel Block di Politico.

Pada 2 Februari lalu, Reuters mengutip enam pejabat Iran yang menyatakan bahwa kemarahan rakyat Iran setelah protes Januari telah mencapai titik di mana “ketakutan tidak lagi menjadi pencegah (deterrent)” yang efektif.

Berdasarkan keterangan pejabat tersebut, demonstrasi yang dikombinasikan dengan serangan dari luar dapat mengakibatkan runtuhnya pemerintahan.

Namun, jika hal tersebut memang merupakan tujuan akhir dari operasi militer ini, apakah operasi militer AS-Israel yang hanya mengandalkan serangan udara mampu mendorong rakyat Iran untuk menggulingkan rezim? Artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut.
 

Pengeboman Sulit Mendorong Rakyat untuk Menggulingkan Pemerintah

Saddam Hussein dan pasukannya, 1991. (via Middle East Monitor)

Berdasarkan analisa Daniel Block di Politico, sejarah modern menunjukkan bahwa serangan udara, seintens apa pun, hampir tidak pernah secara langsung memicu rakyat untuk menggulingkan pemerintahnya sendiri.

Contoh paling jelas terjadi pada Februari 1991. Saat militer Amerika Serikat meluluhlantakkan pasukan Irak dari udara, Presiden George H.W. Bush secara terbuka menyerukan agar rakyat Irak “mengambil tindakan dan memaksa Saddam Hussein mundur.”

Seruan itu disampaikan ketika kemampuan militer Irak sudah sangat terdegradasi akibat pemboman besar-besaran.

Rakyat Irak memang bangkit. Setelah pemboman berhenti, ribuan warga Kurdi dan Syiah melakukan pemberontakan di berbagai wilayah, meyakini bahwa rezim yang telah dipukul dari udara tidak lagi memiliki kapasitas mempertahankan diri.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Aparat Saddam mengerahkan helikopter, artileri, dan pasukan darat untuk menumpas demonstran.

Dalam waktu kurang dari lima minggu, puluhan ribu orang tewas dan rezim tetap bertahan lebih dari satu dekade setelahnya.

"Tidak pernah, pengeboman tidak pernah menginspirasi rakyat untuk turun ke jalan dan menggulingkan pemerintah mereka," ucap Ilmuwan politik Robert Pape dari University of Chicago, melansir Politico.
 

Efek Rally Behind the Flag dan Ancaman terhadap Demonstran

Pengeboman Teheran, 1 Maret 2026. (Fatemeh Bahrami/Anadolu)

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari serangan udara asing adalah munculnya efek rally behind the flag—sebuah kecenderungan masyarakat untuk bersatu di belakang simbol negara ketika menghadapi ancaman eksternal.

Robert Pape menjelaskan bahwa pengeboman justru sering kali membuat warga berbalik melawan oposisi domestik, terlepas dari seberapa besar kebencian mereka terhadap pemimpin yang berkuasa.

“Bahkan sedikit saja indikasi bahwa Anda memihak negara yang menyerang akan digunakan oleh lawan untuk menikam Anda dari belakang,” ujar Pape.

Melansir Politico, banyak analis menilai bahwa meski pemerintah tidak populer, masyarakat Iran dikenal sangat nasionalistis dan waspada terhadap intervensi asing.

Oleh karena itu, bahkan warga yang membenci Ayatollah Ali Khamenei belum tentu bersedia melakukan apa yang diminta oleh Washington—terutama jika serangan udara tersebut menimbulkan korban dari kalangan sipil.


Ayatullah Ali Khamenei. (West Asia News Agency)

Namun, memang terdapat kelompok yang memiliki pandangan sebaliknya.

“Ada mereka yang, semata-mata karena rasa putus asa yang mendalam, sangat mengharapkan adanya intervensi militer Amerika Serikat,” kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, melansir Politico.

Kelompok ini mungkin bersedia untuk turun ke jalan. Akan tetapi, mereka harus menghadapi ancaman struktural yang jauh lebih besar, yakni kapasitas represif negara yang masih tetap utuh.

Pape menegaskan bahwa serangan udara jarang sekali bisa benar-benar menghancurkan kemampuan represif suatu pemerintah.

“Untuk menyelamatkan para pengunjuk rasa pro-demokrasi, Anda harus berada tepat di sana. Anda harus memiliki pasukan di darat,” tegasnya.

Tanpa adanya pasukan di darat, aparat keamanan tetap memiliki ruang gerak yang luas untuk bertindak. Iran memiliki berbagai institusi keamanan yang sangat mampu menindak para demonstran, serta stok persenjataan besar yang tersebar di berbagai wilayah sebagai langkah antisipasi terhadap serangan eksternal.

Hal ini berarti bahwa meskipun fasilitas militer utama diserang dari udara, kemampuan rezim untuk membubarkan protes massa tidak secara otomatis menjadi lumpuh.

Vaez bahkan menyatakan bahwa untuk benar-benar melumpuhkan rezim dalam waktu singkat, Amerika Serikat harus melakukan operasi militer berskala besar seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak—namun harus diselesaikan dalam hitungan bulan, bukan tahun.

Selain itu, pihak oposisi Iran sendiri tengah menghadapi persoalan serius; mereka sangat terfragmentasi, lemah, dan dipenuhi oleh perpecahan internal, terutama konflik antara putra Shah terakhir, Reza Pahlavi, dengan lawan-lawan politiknya.
 

Baca Juga: Profil Ali Khamenei, Pemimpin Agung Iran yang Dibunuh AS-Israel

 

Apakah Tujuan AS–Israel Mustahil Dicapai?

Muammar Gaddafi. (Fide Press Service/EPA)

Tujuan perubahan rezim melalui kampanye udara memang memiliki rekam jejak yang buruk dalam sejarah. Namun, terdapat preseden di mana kekuatan udara asing berkontribusi pada jatuhnya seorang diktator—meskipun bukan sebagai faktor tunggal.

Kasus Libya sering kali dijadikan rujukan utama dalam hal ini. NATO mulai melancarkan serangan terhadap pasukan Muammar al-Gaddafi setelah ia melakukan kekerasan brutal terhadap rakyatnya sendiri.

Sekitar enam bulan setelah kampanye tersebut dimulai, pasukan pemberontak akhirnya berhasil mendorong pemerintahannya keluar dari kursi kekuasaan.

Namun, terdapat satu catatan krusial: kelompok pemberontak tersebut sudah eksis dan terorganisasi sebelum pemboman dimulai. Serangan udara hanya memperkuat dinamika perlawanan yang telah terbentuk di dalam negeri, bukan menciptakannya dari titik nol.

Pertanyaannya kemudian muncul: apakah kondisi situasi Iran saat ini menyerupai situasi di Libya kala itu?

Masalah utama Iran saat ini adalah mereka tidak punya gerakan oposisi militan seperti halnya di Libya. Namun, Behnam Taleblu dari outlet Foreign Affairs menilai bahwa kesiapan warga Iran untuk melakukan pengorbanan besar adalah faktor kunci yang menentukan. 


Jenazah korban pasca protes Iran. (via NBC)

“Rakyat Iran bersedia melakukan pengorbanan yang luar biasa demi menyingkirkan para pemimpin mereka,” tulisnya.

Ia merujuk pada tingginya angka korban dalam gelombang protes terakhir, yang diperkirakan mencapai 30.000 jiwa, sebagai indikator kuat dari tingkat komitmen tersebut. 

Ia juga berpendapat bahwa jika serangan udara diperluas hingga menargetkan level markas kepolisian dan komandan tingkat bawah, seperti markas-markas Basij, warga biasa akan memiliki potensi besar untuk bergerak dan menyingkirkan sisa-sisa kekuatan rezim.

“Rakyat Iran memiliki dorongan dan tekad yang sangat dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Di samping itu, fase awal operasi militer AS–Israel dapat dikatakan cukup berhasil. Dalam kurun waktu 36 jam pertama, serangan bertipe pemenggalan elite (decapitation strikes) berhasil menargetkan banyak pejabat tinggi pemerintahan dalam waktu yang sangat singkat. 

Tidak hanya pemimpin tertinggi yang tewas, tetapi juga sejumlah deputi kunci, termasuk Ali Shamkhani, menteri pertahanan, kepala staf angkatan bersenjata, hingga pimpinan tertinggi IRGC. Rantai komando pada level yang lebih rendah pun terkena dampak yang signifikan. 

Jika struktur komando militer benar-benar terguncang hebat, hal ini dapat menciptakan kekosongan koordinasi yang memberikan peluang bagi aktor-aktor domestik untuk segera bergerak mengambil alih kendali.

Namun, di sinilah letak ketidakpastian terbesar. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai bagaimana reaksi publik secara menyeluruh di lapangan meskipun Trump sendiri mengklaim ada “perlawanan” yang muncul usai serangan Washington.

Meskipun video-video yang menunjukkan sebagian warga merayakan kematian Khamenei telah beredar luas, perayaan yang bersifat spontan tersebut tidak selalu menjadi jaminan akan adanya kesiapan mobilisasi nasional yang terorganisasi secara matif untuk mengambil alih kekuasaan sepenuhnya.