Pramono Pastikan Penerima KJP dan KJMU Terus Bertambah

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akses pendidikan bagi warga Jakarta, melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ia memastikan penerima program tersebut tidak akan berkurang.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara Silaturahmi Bersama DPRD DKI Jakarta, DPR RI dapil DKI, dan DPD RI dapil DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 Juli 2036.

"KJP betul-betul saya minta tidak boleh dikurangi siapa pun penerima, bahkan ditambah. Yang dulu kurang lebih hanya sekitar 600-an sekian, sekarang yang menerima 707.477 siswa di Jakarta," ujar Pramono.

Menurutnya, anggaran untuk kedua program tersebut cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mencari skema pembiayaan kreatif melalui kerja sama dengan pihak swasta dan pemanfaatan aset daerah agar APBD tetap fokus pada sektor prioritas.

Dalam kesempatan itu, Pramono mengumumkan rencana peluncuran LPDP DKI Jakarta pada tahun depan. Program ini merupakan bagian dari upaya memutus garis ketidakberuntungan dan menciptakan kesetaraan akses pendidikan tinggi.

"Untuk membangun bangsa ini, membangun Jakarta ini, harus ada lompatan juga untuk mengirim orang anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa punya kesempatan sekolah S2, S3-nya di luar negeri," kata Pramono. 

Selain itu, Pemprov DKI juga telah menggratiskan biaya pendidikan di 130 sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memastikan setiap anak di Ibu Kota mendapatkan hak pendidikan yang layak. 

"Dengan persetujuan dan dorongan dari teman-teman DPRD Provinsi DKI Jakarta, kita menggratiskan 130 sekolah yang ada di Jakarta swasta, kalau negeri sudah semuanya lah," kata Pramono.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Antara.

Di sektor kesehatan, Pramono memastikan layanan kesehatan bagi warga Jakarta tetap terjangkau melalui 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu yang dimiliki Pemprov DKI. Dengan kebijakan ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Jakarta terus meningkat melalui akses pendidikan dan kesehatan yang merata.

"Hampir semua orang di Jakarta ini sekarang sebenarnya gratis. Jakarta punya 31 rumah sakit, 44 Puskesmas, 292 pembantu Puskesmas. Lebih dari cukup semuanya bisa dengan BPJS Kesehatan," kata Pramono.