Volker Turk Terpilih Kembali sebagai Kepala HAM PBB Meski Ditentang AS

New York: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih kembali Volker Turk sebagai Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk masa jabatan kedua selama empat tahun, meski dirinya sempat mendapat penolakan dari Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Israel.

Dalam pemungutan suara yang digelar Jumat, 24 Juli 2026, sebanyak 144 dari 193 negara anggota PBB mendukung perpanjangan masa jabatan diplomat asal Austria tersebut. Sebanyak 10 negara menolak dan 13 negara memilih abstain.

Sebelum pemungutan suara, seperti dikutip dari AsiaOne, Sabtu, 25 Juli 2026, mayoritas negara anggota juga menolak usulan AS untuk menunda pemungutan suara hingga akhir pekan depan serta usulan Rusia yang hanya ingin memperpanjang masa jabatanTurk hingga akhir tahun.

Masa jabatanTurk sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober 2026.

Meski memperoleh dukungan kuat, proses pengangkatannya memicu perdebatan. Sejumlah negara mempertanyakan keputusan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang kembali mencalonkanTurk setelah konsultasi tertutup tanpa pembahasan publik, menjelang berakhirnya masa jabatan Guterres pada akhir tahun ini.

Sebagai Komisaris Tinggi HAM PBB,Turk kerap menjadi sorotan karena tugasnya mengawasi dan mengkritik dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara-negara anggota PBB.

Selama menjabat, ia mengecam invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, mengkritik operasi militer Israel di Jalur Gaza, serta menyoroti perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Sikap-sikap tersebut memicu kritik dari sejumlah negara.

Tuduhan Keberpihakan Politik

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Jeff Bartos menilai proses pemungutan suara tidak memberikan ruang peninjauan yang memadai.

"Jangan salah, jika Majelis ini membiarkan penyimpangan prosedur, kesepakatan di balik layar, dan penyalahgunaan jabatan di PBB, akan ada konsekuensinya," kata Bartos.

Ia juga mengatakan Washington akan mengevaluasi kembali tingkat keterlibatan, partisipasi, dan pendanaan Amerika Serikat bagi PBB.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Chumakov menuduh Turk memiliki keberpihakan politik dan menjalankan kepentingan geopolitik Barat dengan dalih perlindungan hak asasi manusia.

Sebaliknya, Uni Eropa menyatakan dukungan penuh terhadap Turk. Atas nama blok tersebut, Duta Besar Irlandia untuk PBB Fergal Mythen menilai Türk telah menjalankan mandatnya secara efektif, berintegritas, objektif, dan tidak diskriminatif selama empat tahun terakhir.

Menjelang pemungutan suara, Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam keputusan Guterres untuk kembali mencalonkan Turk. Israel menilai penunjukan tersebut seharusnya menjadi kewenangan sekretaris jenderal PBB berikutnya dan menuding Turk selama ini menunjukkan keberpihakan terhadap Israel.

Türk menjadi salah satu dari sedikit Komisaris Tinggi HAM PBB yang memperoleh masa jabatan kedua sejak posisi tersebut dibentuk pada 1993.

Baca juga:  Refleksi Kritis Indonesia di Peringatan 20 Tahun Dewan HAM PBB