Anggaran Pilgub Jabar Ditetapkan Sebesar Rp1,04 Triliun

Bandung: Pemerintah provinsi dan KPUD Jawa Barat, telah melakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Kesepakatan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar pada 2024.

Besaran perhitungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jabar dengan KPUD Jabar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 lebih dari Rp1.104 triliun yang akan dicairkan pada tahun ini sebesar 40 persen dan 2024 sebesar 60 persen. 

Penandatanganan ini dilakukan Ketua KPUD Jabar, Ummi Wahyuni dengan Ketua TAPD Provinsi Jabar, Mohammad Taufiq Budi Santoso di Bandung, Selasa, 8 November 2023.

"Penandatanganan BA menjadi momentum yang menandai awal dari perhelatan pilkada serentak di Jabar tahun 2024 mendatang. Proses untuk sampai pada tahapan ini sungguh tidak mudah, sebab butuh pencermatan dan pembahasan ekstra untuk bisa menciptakan kesepakatan atau titik temu," kata Ummi, Rabu, 8 November 2023.

Menurut Ummi penandatanganan BA ini sungguh luar biasa setelah melewati proses yang panjang. Tapi itu bukan masalah sebab bagi KPUD Jabar, suksesnya sebuah pesta atau hajatan demokrasi berawal dari perencanaan anggaran yang baik. 

KPUD tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Sehingga pihaknya membutuhkan dukungan dari semua pihak, dalam menyukseskan agenda lima tahunan tersebut, baik dari Pemprov maupun dari DPRD Jabar.

"Kami meminta masukan masukan dari semua pihak, tentang tahapan yang dilakukan oleh KPUD. Apalagi di tahun 2024, ada dua hajatan demokrasi yang harus digelar yakni Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," ujarnya.

Ummi melanjutkan, Jabar merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 35 juta jiwa lebih. Dengan penandatanganan BA ini, ia berharap, menjadi awal bagi KPUD untuk bisa melaksanakan hajatan pilgub secara transparan, profesional, dan sesuai harapan dari masyarakat Jabar.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman, menyatakan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel. Dewan anggap bahwa anggaran tersebut bisa memberikan keluasan tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan juga tanpa meninggalkan kualitas demokrasi.

"Jabar merupakan provinsi yang sangat penting bagi Indonesia. Sehingga dari kesepakatan BA itu, bisa dipastikan pesta demokrasi di Jabar, bisa terlaksana dengan kondusif, lancar dan damai termasuk pertanggungjawabannya," ucap dia.