Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dokumen Setpres
Indriyani Astuti • 9 November 2023 11:08
Purwakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmen pemerintah capai target bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2024. Namun, Kepala Negara tak menjelaskan secara spesifik EBT yang dominan digunakan dalam mencapai target tersebut.
"Tapi memang tidak mudah karena kemarin ada (pandemi) covid-19 untuk kejar angka itu. Komitmen kita tetap Bahwa kita akan terus mengejar target yang sudah kita berikan," ujarnya seusai meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung di Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2023.
Pemerintah juga berencana menambah kapasitas PLTS Terapung di Cirata hingga 500MWp. Sumber energi tersebut bakal memasok kebutuhan listrik untuk rumah tangga serta industri.
"(Untuk) Semuanya, semuanya, semuanya. Tapi kalau untuk permintaan green energy (energi hijau) itu untuk industri paling banyak karena semua ingin dapatkan produk premium dari green energy," ungkap dia.
Setelah PLTS berkapasitas 192megawatt peak (MWp), proyek selanjutnya yang akan dikerjakan pemerintah adalah pembangkit listrik tenaga air (hydropower) dengan kapasitas lebih besar dari PLTS Cirata. Namun, Presiden mengungkapkan prosesnya masih dalam studi.
PLTS Terapung di Cirata merupakan proyek kerja sama pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Jokowi mengatakan cukup banyak yang berminat untuk investasi EBT di Indonesia.
"Kalau yang ngantri banyak tapi kita inginkan satu-satu, satu-satu selesai, bisa ditingkatkan lagi, tidak semua kita terima. Kita yang kedua agak gede lagi yang hydropower, belum final," terangnya.
Indonesia berharap dapat konsisten beralih ke EBT. Jokowi menyebut sumber EBT yang bisa dimanfaatkan seperti tenaga surya, hydropower, geotermal, serta tenaga angin.
Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo (Darmo) menuturkan keberadaan PLTS di Cirata diharapkan dapat mengurangi efek gas rumah kaca. Efek tersebut diakibatkan penggunaan energi kotor.
"Dalam proses ini juga kita pastikan national capacity building, membangun kapasitas nasional. Ciptakan lapangan kerja, percepat pertumbuhan ekonomi, tentu saja dalam hal ini berikan kemakmuran buat rakyat," kata Darmo.