Terpopuler Nasional, Rencana Pemecatan Effendi Simbolon hingga Obral Pajak

Jakarta: Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan pihaknya menunggu sikap resmi partai dan keputusan Megawati Soekarnoputri terkait status Effendi Simbolon di partai. Ronny mengakui mengetahui informasi bahwa Effendi Simbolon tidak lagi menjadi kader PDIP setelah membelot dari keputusan partai pada Pilgub Jakarta.

"Berdasarkan informasi yang saya dapat dari kader PDIP bahwa bang Effendi Simbolon tidak lagi menjadi kader PDIP terbukti bahwa dia tidak lagi tegak lurus dengan aturan main," kata Ronny kepada Media Indonesia, Kamis, 21 November 2024.
 

Baca: PDIP Tunggu Sikap Megawati Soal Pemecatan Effendi Simbolon dari Partai

Rencana pemecatan Effendi menjadi terpopuler di Kanal Nasional Metrotvnews.com pada Kamis, 21 November 2024. Berita terpopuler lain, terkait pembebasan Mary Jane.

Setelah menyetujui pemulangan terpidana mati, Mary Jane Veloso ke Filipina, permintaan serupa justru datang dari sejumlah negara ke Indonesia. Di antaranya Australia, Prancis, hingga Inggris. 

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan, para duta besar dari negara tersebut sudah mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi mencari jalan tengah dengan Menteri Koordinator Negara (Menko), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). 
 

Baca: Buntut Pemulangan Mary Jane, Australia hingga Inggris Kirim Permohonan Pemulangan Pidana dari RI

Berita terpopuler lain yakni obral ampunan bagi pendosa pajak. Pemerintah dan DPR tentu bukan sedang berkelakar saat berencana mengampuni para pengemplang pajak pada tahun depan. Dua lembaga yang ditugaskan mengurus negara itu justru tengah serius untuk mencari sumber-sumber pendanaan belanja negara. Salah satunya dengan mengampuni para pendosa pajak, yang sering kali dari kelompok orang kaya dan korporasi besar.

Senin (18/11) lalu, pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan program tax amnesty ke daftar usulan Prolegnas RUU Prioritas 2025. Banyaknya program pemerintahan baru yang harus dibiayai, di tengah seretnya pendapatan negara, menjadi alasan mengapa beleid itu menjadi prioritas.