Cegah Kecurangan Haji, Kemenhaj-Kemendagri Integrasikan Data

Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memadankan data calon jamaah. Langkah ini guna mencegah berbagai praktik kecurangan dalam sistem antrean keberangkatan haji.

"Saya yakin, saya percaya kalau data ini sudah klop, sudah terpadu dengan baik, tentu tidak akan ada lagi upaya-upaya, permainan-permainan, akal-akalan agar bisa berangkat lebih cepat," kata Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dilansir dari Antara, Jumat, 9 Oktober 2026.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan surat edaran bersama antara kedua kementerian. Integrasi data ini menyatukan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kemenhaj dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Irfan mengungkapkan bahwa manipulasi data usia calon jamaah haji kerap menjadi salah satu bentuk kecurangan yang ditemukan di lapangan. Modus tersebut sengaja dilakukan untuk mendapatkan kuota prioritas keberangkatan lebih awal.

"Ada beberapa hal, yang usianya sebetulnya 50, diubah menjadi hampir 70. Kenapa? Untuk mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama, bisa mendapatkan prioritas percepatan lansia. Yang kedua, bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan haji," ujar Irfan.

Selain pemalsuan usia, kecurangan juga sering terjadi pada proses pelimpahan porsi keberangkatan bagi jamaah yang telah meninggal dunia. Oknum tertentu memanfaatkan celah administrasi untuk memalsukan status hubungan keluarga calon pengganti.

"Orang yang meninggal bisa digantikan oleh ahli warisnya, anaknya, dan di sini lah permainan bagaimana orang yang meninggal itu, yang bukan anaknya menjadi anaknya," kata Irfan.


Ilustrasi ibadah haji. Foto: Pexels

Melalui integrasi data ini, pemerintah memastikan seluruh informasi kependudukan seperti NIK, domisili, hingga status ahli waris selaras dengan kondisi faktual di lapangan. Proses pemadanan ini berjalan otomatis pada sistem utama tanpa mengubah nomor porsi maupun estimasi tahun keberangkatan jamaah.