Istana Sterilisasi Lingkar Inti Presiden Pascapenyadapan

Tangkapan layar - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya)

Istana Sterilisasi Lingkar Inti Presiden Pascapenyadapan

Siti Yona Hukmana • 18 November 2026 16:29

Jakarta: Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pihaknya mensterilisasi lingkar inti Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan pascakasus penyadapan ilegal.

“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri yang ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 18 November 2026.

Pernyataan itu disampaikan Juri setelah Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso yang meminta Kemensetneg mensterilkan lingkungan Presiden Prabowo dari pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka penyadapan, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP). Menurut Juri, sudah menjadi hal biasa jika pihak Istana memeriksa orang-orang yang bekerja di dekat Kepala Negara.

“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujar Juri.

Di dalam rapat, Sugiat Santoso meminta Kemensetneg membersihkan lingkar inti Presiden Prabowo dari orang-orang yang pernah direkomendasikan LSP. Menurut Sugiat, sterilisasi itu diperlukan untuk menjaga keamanan Presiden. Kemensetneg, kata Sugiat, harus memastikan kasus serupa tidak terulang kembali.

“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” ujar Sugiat.

Eks Kapolri sekaligus tersangka penyadapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Istimewa

Sugiat mengatakan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dianggap persoalan remeh. Selain sterilisasi orang-orang di dekat Presiden, Sugiat menyarankan Kemensetneg menyisir kebijakan-kebijakan yang sekiranya terkait dengan tersangka penyadapan.

“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” kata Sugiat.

(Siti Yona Hukmana)