Presiden Mesir Tegaskan Hak Air Sungai Nil Sesuai Hukum Internasional

Kairo: Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan negaranya akan mempertahankan hak atas air Sungai Nil dengan seluruh cara yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional.

Dalam pidato memperingati 53 tahun perang Mesir-Israel 1973, Senin, 5 Oktober 2026, al-Sisi menyebut Sungai Nil sebagai “urat nadi kehidupan Mesir dan fondasi keberadaannya selama ribuan tahun."

Ia mengatakan bagian air yang menjadi hak Mesir merupakan “hak historis yang mapan dan hak legal yang tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak menerima kompromi atau pelanggaran."

“Mesir tidak akan menerima tindakan apa pun yang mengancam keamanan air negaranya,” kata al-Sisi, dikutip dari Xinhua, Selasa, 6 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut kembali menyoroti sengketa antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia terkait pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Ethiopia.

Bendungan tersebut resmi diresmikan pada September 2025. Ethiopia mengatakan proyek itu ditujukan untuk menghasilkan listrik dan mendukung pembangunan negara.

Sementara itu, Mesir dan Sudan menyatakan kekhawatiran mengenai dampak bendungan terhadap aliran air ke wilayah hilir Sungai Nil. Kedua negara menyerukan kesepakatan yang mengikat terkait pengisian dan pengoperasian bendungan.

Dalam pidatonya, Sisi juga kembali menegaskan posisi Mesir mengenai isu Palestina.

Ia mengatakan pembentukan negara Palestina yang merdeka sesuai resolusi legitimasi internasional tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan serta stabilitas jangka panjang di Timur Tengah.

Baca juga: Mesir Bahas Reklamasi Lahan Pertanian dan Isu Air Sungai Nil dengan Tanzania