6 Juta Data NPWP Bocor, Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Evaluasi Sistem IT

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengevaluasi sistem informasi dan teknologi (IT) perihal adanya kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal itu.

"Saya sudah minta pak dirjen pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya oleh pak dirjen pajak dan tim IT-nya," ujar dia kepada pewarta di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.



Menkeu Sri Mulyani. Foto: dok MI/Irfan.

Pernyataan Sri Mulyani itu berkaitan dengan beredarnya kabar kebocoran enam juta data NPWP dan dijual dalam Breach Forum.

Kebocoran data itu bahkan diduga meliputi sejumlah nama besar, mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, hingga Menteri Perdagangan.

 

Baca juga: Data NPWP Jokowi sampai Sri Mulyani Bocor! 6 Juta Data NPWP Diperjualbelikan

Kabar bocornya enam juta data NPWP tersebut disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya.

"Sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, e-mail, dll," tulis Teguh dalam akun X, dikutip Kamis, 19 September 2024.

Teguh menjelaskan terdapat 10 ribu sampel. Ini berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi. Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut ialah Bjorka. Ia turut dikenal sebagai pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara.