TNI-Polri Dinilai Seharusnya Fokus Keamanan

Jakarta: Penempatan TNI dan Polri di jabatan aparatur sipil negara (ASN) dinilai kurang tepat. Hal itu merespons detail aturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Manajemen ASN.

"Polisi seharusnya menjalankan tugasnya untuk keamanan dan TNI berperan sebagai pertahanan," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie saat dihubungi, Selasa, 19 Maret 2024.

Jerry mengatakan penempatan itu juga dikhawatirkan melahirkan kembali dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru. Meskipun, pemerintah mengeklaim hal itu tidak akan terjadi.

"(Presiden) Jokowi tidak perlu mengotot. Fungsikan saja (TNI dan Polri) sesuai dengan apa yang ada tanpa diotak-atik," ujar dia.
 

Baca juga:  Pemerintah dan DPR Kaji Resiprokal Pengisian Jabatan ASN dan TNI-Polri

Jerry mengingatkan pemisahan dwifungsi merupakan amanat Reformasi 98. Jokowi diminta kembali mengacu pada semangat tersebut.

"Seharusnya Jokowi meninggalkan legasi yang baik di akhir masa jabatannya. Jangan mengorek-orek sesuai yang sebetulnya tidak perlu dikorek," papar dia.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut RPP tentang manajemen ASN tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI. Regulasi itu bakal memuat pasal tentang anggota TNI-Polri yang dapat menduduki jabatan ASN.

"Yang pasti (rumusan peraturan) itu sudah disiapkan, tidak lagi terjadi munculnya kemungkinan dwifungsi ABRI seperti dulu itu," ujar Wapres di sela kunjungan kerja (kunker) ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat, 15 Maret 2024.