ilustrasi medcom.id
Media Indonesia • 16 December 2023 15:55
Bandung: Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung Jawa Barat (Jabar), bakal menyediakan ruangan khusus untuk para calon legislatif (caleg) yang mengalami gangguan jiwa di momen kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Direktur Medik dan Keperawatan RSHS Bandung, Iwan Abdul Rachman mengatakan, setidaknya ada 20 ruangan yang disiapkan oleh RSHS Bandung untuk merawat caleg yang mengalami gangguan jiwa usai pelaksanaan pemilu, selain rawat inap, RSHS juga membuka pelayanan rawat jalan.
"Yang jelas RSHS siap untuk memberikan layanan, baik itu rawat inap ataupun rawat jalan. Kami sedang mempersiapkan untuk dibukanya rawat inap jika memang ada kasus dengan gangguan jiwa berat," jelasnya di Bandung, Sabtu, 16 Desember 2023.
Menurut Iwan, selain itu RSHS juga membuka layanan privat, bagi caleg-caleg yang membutuhkan penanganan psikologis. Tak hanya tatap muka secara langsung, layanan juga bisa didapatkan melalui platform media daring.
"Mereka yang enggan berkonsultasi secara langsung dengan berbagai alasan RS-nya crowded, ramai, privasi, takut ketahuan orang lain, RSHS juga memberikan layanan telekonsultasi tidak dengan HP, tapi dengan aplikasi yang dimiliki RSHS, ini mungkin teman-teman melihatnya seperti (sedang) zoom," terangnya.
Iwan menambahkan, RSHS hanya menyediakan pelayanan bagi caleg-caleg dengan gangguan jiwa dengan status ringan. Sedangkan mereka yang mengalami gangguan jiwa berat, akan dirujuk ke fasilitas kesehatan khusus.
"Kasus dengan gangguan jiwa berat mungkin kita akan bekerja sama dengan RS disekitar RSHS ini yang memang memiliki fasilitas kesehatan jiwa," tambahnya.
Kalau yang ringan atau sedang kata Iwan, seperti keluhan fisik, tidak bisa tidur, nyeri ulu hati, sakit badan itu tetap memungkinkan untuk dirawat di RSHS. Jadi bukan yang selalu menampilkan gejala gangguan jiwa seperti marah-marah, ngamuk-ngamuk.
Masih terkait dengan pemilu, Panitia pengawas pemilu di Kecamatan Cidadap Kota Bandung, melakukan koordinasi tentang jadwal kampanye bersama Bawaslu, KPUD, PPK dan partai politik.
Tak hanya itu, informasi mengenai masa kampanye pun didapatkan panitia pengawas pemilu dari masyarakat lewat pengawasan partisipatif, serta sosialiasi ke stakeholder, semisal kapolsek, danramil, PKK, forum RW dan karang taruna secara masif di berbagai kesempatan dan organisasi masyarakat di lingkungan wilayah setempat.
"Kami pun juga melakukan sosialisasi ke institusi pendidikan, misalnya Unpar, balai pendidikan latihan pariwisata atau NHI, Ponpes Nurul Huda dan Ponpes Nurul Iman," kata Ketua Panwaslu Kecamatan Cidadap Kota Bandung Liseu Purnamasari.