Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin.
Husen Miftahudin • 18 July 2023 10:50
Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menilai resiliensi perekonomian nasional terus terjaga. Itu mengacu pada penurunan tingkat kemiskinan seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali," ujarnya dikutip dari siaran pers, Selasa, 18 Juli 2023.
Turunnya tingkat kemiskinan, lanjut Febrio, didukung oleh penyaluran bantuan sosial kuartal I-2023 yang terbilang efektif. Tercatat realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.
Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.
"Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi," jelas Febrio.
Penduduk miskin Indonesia 25 juta orang
Diketahui dari data BPS, tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen per Maret 2023, dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022.
Angka tersebut telah lebih rendah dibanding angka prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen, meskipun masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen.
Adapun, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan.
"Tren penurunan kemiskinan ini sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024."
"Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan akan menjadi pijakan untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045," jelas Febrio.