Dari Definisi Korupsi hingga Skandal Penyadapan

Jakarta: Wacana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menuai polemik. Banyak kekhawatiran revisi akan memperlemah penanganan korupsi usai ada isu penghapusan definisi kerugian negara, tapi di sisi lain, UU Tipikor sudah berusia 25 tahun sehingga butuh pembaruan.

Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, memastikan tidak ada niatan untuk menghapus kerugian negara dalam revisi UU Tipikor. Menurutnya, latar belakang revisi yaitu adanya sejumlah pembaruan, termasuk dengan adanya Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

"Ada banyak konteks tindak pidana korupsi di kesepakatan internasional itu yang belum diikuti Indonesia. Artinya urgensi untuk memperbarui Undang-Undang Tipikor secara rezim kesepakatan internasional sudah ada," ungkap Kurnia, dalam program Cover Both Sides, Rabu, 4 November 2026.

Kurnia menyebut beberapa perubahan dalam UU Tipikor yaitu penguatan dalam pasal 2 dan 3 dengan menyertakan mens rea atau niat jahat dari pelaku korupsi. Mens Rea tersebut harus berdasar bahwa pelaku memang menginginkan atau mengharapkan kerugian negara.

Ia melanjutkan, harus ada kausalitas antara para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mencegah penegakan hukum yang tidak jelas.

"Ketika tidak ada keterkaitan hanya terkait dengan kerugian negara, tanpa mens rea yang jelas, itu agak kabur penegakan hukumnya. Apakah ini rezim administratif atau mungkin rezim pidana?" tambahnya.

Kurnia juga menyebut, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa kerugian negara kasus korupsi harus jelas. Selain itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga menyinggung adanya risiko bisnis atau business judgment rules (BJR).

"Akan jadi sangat baik jika konsep BJR ini bagaimana kerugian negara itu timbul, namun ketika didasari dengan kajian yang jelas ada due diligence yang clear anti konflik kepentingan maka itu tergolong sebagai resiko bisnis. Bukan sebagai rezim pidana korupsi," paparnya.

Sementara itu, Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mendorong perlunya mewaspadai upaya pelemahan penanganan korupsi dengan adanya revisi UU Tipikor. Menurutnya, pola polemik revisi UU Tipikor ini sama dengan polemik revisi UU KPK yang lalu.

"Dulu kan begitu, oh iya kita memperkuat KPK, tapi jadi memperlemah gitu loh. Nah ini harus diwaspadai," ucapnya.

Ia sepakat jika Konvensi PBB diikuti, maka penanganan korupsi di Indonesia akan optimal. Menurutnya, daripada penanganan korupsi berkutat pada definisi kerugian negara, pihak-pihak yang menjalankan aturan harus ditingkatkan kualitasnya.

"Jangan dibereskan hal-hal yang kemudian tidak harus dibereskan lebih dulu. Bereskan dulu orang yang menghitung kerugian negaranya," sebutnya.

Deputi III Bakom RI, Kurnia Ramadhana (kiri) dan Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang (kanan) dalam program Cover Both Sides. Dok. Metro TV

 

Terkait skandal penyadapan yang jadi perhatian publik, Kurnia menyebut, Presiden RI, Prabowo Subianto, marah besar dan kecewa usai menjadi objek penyadapan oleh eks pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain Presiden, tokoh politik, pengusaha, pejabat publik, lembaga swadaya masyarakat, bahkan media juga terdampak.

"Tentu melihat, mendengar, dan mencermati peristiwa itu, Presiden sudah barang tentu marah besar dan kecewa," ujar Kurnia.

Ia menambahkan, yang membuat Presiden Prabowo bersikap demikian karena penyadapan dilakukan salah satunya oleh pejabat yang baru dilantik. Presiden juga bergerak cepat dengan langsung mencopot pejabat tersebut usai adanya temuan.

"(Presiden marah dan kecewa) karena dilakukan oleh aparat penegak hukum yang baru beberapa pekan sebelum penetapan tersangka ini, diberikan amanah oleh Presiden untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan," jelasnya.

Kurnia menekankan, pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja, melakukan penyidikan. Ia berharap agar para pelaku dan pihak-pihak yang nantinya dimintai keterangan bertindak kooperatif terhadap proses hukum.

"Agar peristiwa ini bisa terang-benderang kepada masyarakat, transparan dilakukan, objektif, agar ke depan tidak terulang kembali peristiwa-peristiwa yang tidak pantas seperti saat ini dilakukan kepada Presiden Republik Indonesia," katanya.

Ia menegaskan, penyadapan merupakan upaya paksa yang harus melalui tahapan perizinan, laporan kasus dan pembuktian, serta konteks yang jelas. Menurutnya, dalam kasus penyadapan oleh eks pimpinan Polri, langkah-langkah tersebut tidak dilakukan.

Kurnia menekankan, pemerintah punya kepentingan untuk menjaga dan menjamin kebebasan berinformasi dan menjaga ruang privat bagi seluruh lapisan masyarakat. Apalagi dalam kasus tersebut, penyadapan dilakukan selama rentang waktu satu tahun.

"Ini terjadi selama satu tahun. Banyak pembicaraan strategis, sensitif, dan penting. Tidak hanya oleh Presiden, oleh tokoh politik, oleh pejabat negara, dan pemerintah, punya kepentingan untuk menjaga dan menjamin kebebasan berinformasi, ruang privat, sehingga masyarakat tetap terjaga tanpa harus khawatir ada penyadapan dan lain sebagainya," ucapnya.

Sementara itu, Saut menilai, kasus penyadapan oleh eks pimpinan Polri terhadap banyak pihak, termasuk Presiden Prabowo, bukan lagi persoalan politik. Menurutnya, kasus tersebut sudah masuk ranah hukum sehingga harus diselesaikan sampai tuntas.

"Ini sudah bicara hukum, dunia internasional sekarang ketawa. Polisi yang dilantik sama presidennya, presidennya yang disadap. Kayaknya ini kejadian pertama di dunia ini kayaknya," sebut Saut.

Ia menjelaskan, presiden seharusnya bukan menjadi objek penyadapan. Menurutnya, presiden justru merupakan pihak yang mendapat informasi dari tindakan penyadapan.

"Justru presiden diberi masukan, bukan disadap. Presiden itu single client. Semua hasil sadapan kita itu diberikan ke presiden," terangnya. Saut menegaskan, metode dan proses penyadapan memiliki sistem dan tahapan, sehingga tidak bisa asal dilakukan. Menurutnya, tanpa hal tersebut, penyadapan berpotensi jadi penyalahgunaan kekuasaan.

Ia menambahkan, adanya kasus ini harus disikapi pemerintah. Tidak hanya dari penanganan kasus, tapi juga memperkuat aturan terkait penyadapan.

"Yang paling atas itu harus dibenahi, dan segera, kalau bisa, jangan lewat tahun depan. Makanya kita harus siapkan undang-undang itu, sebagai pembelajaran untuk pemerintahan berikutnya," tuturnya.

Terkait kasus penyadapan para eks pejabat tinggi Polri terhadap Presiden dan banyak pihak, Saut menyebut penanganan harus sampai pada dalang di balik penyadapan. Menurutnya, masyarakat juga sudah tahu dalang di balik kasus tersebut.

"Oh ya saya pikir, itu publik pasti sudah tahu lah. Kepada siapa dia (pelaku penyadapan) harus bertanggung jawab. Saya pikir tugas kita berikutnya adalah membongkar ini semua," paparnya.