Dapat E-mail Blast dari DJP? Ini yang Harus Dilakukan Wajib Pajak

Ilustrasi Coretax. Metrotvnews.com/Eko Nordiansyah

Dapat E-mail Blast dari DJP? Ini yang Harus Dilakukan Wajib Pajak

Eko Nordiansyah • 15 November 2026 15:23

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak yang menerima email blast terkait indikasi penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 untuk melakukan pemeriksaan kembali atas laporan pajaknya.

DJP meminta wajib pajak tidak langsung panik, tetapi memastikan seluruh data penghasilan dan bukti pemotongan pajak telah dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Mengutip Instagram resmi @ditjenpajakri, email tersebut dikirimkan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan. Lantas, apa yang harus dilakukan jika menerima email blast dari DJP?

Berikut beberapa langkah yang perlu diperhatikan wajib pajak

1. Pastikan email berasal dari DJP

Langkah pertama, wajib pajak perlu memastikan keaslian email yang diterima. DJP menegaskan email resmi hanya dikirim menggunakan domain @pajak.go.id.

Apabila email berasal dari domain selain @pajak.go.id, wajib pajak perlu mewaspadainya karena berpotensi merupakan penipuan.

Selain itu, wajib pajak perlu memastikan tidak ada permintaan pembayaran ke rekening pribadi maupun permintaan informasi rahasia melalui email tersebut.

2. Periksa kembali penghasilan dan bukti potong pajak

Setelah memastikan email berasal dari DJP, wajib pajak diminta melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan serta bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Wajib pajak perlu memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan informasi perpajakan lainnya telah dicantumkan secara benar dalam SPT Tahunan.

Pemeriksaan ini penting untuk memastikan tidak ada penghasilan atau bukti pemotongan pajak yang terlewat maupun belum dilaporkan.

3. Lakukan pembetulan SPT jika ditemukan kesalahan

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau melakukan pembetulan SPT.

DJP menyampaikan tata cara pembetulan SPT secara lebih terperinci telah dicantumkan dalam badan email yang dikirimkan kepada wajib pajak.

Pembetulan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Hubungi kanal resmi DJP jika mengalami kendala

Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai email blast maupun pembetulan SPT, wajib pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP, antara lain:
  • Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
  • Penyuluh pajak atau petugas helpdesk di KPP/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.
  • Live chat melalui laman resmi https://pajak.go.id.
  • Kring Pajak 1500200.
  • Akun X @kring_pajak.
  • Email informasi@pajak.go.id.

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Waspada penipuan mengatasnamakan DJP

DJP juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang memanfaatkan pengiriman email blast tersebut.

DJP menegaskan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Otoritas pajak juga tidak pernah meminta wajib pajak melakukan pembayaran ke rekening pribadi.

Selain itu, DJP tidak pernah meminta password, kode One Time Password (OTP), akses berbagi layar perangkat, maupun informasi rahasia lainnya.

Dengan demikian, wajib pajak diimbau untuk selalu memeriksa keaslian informasi sebelum menindaklanjuti setiap pesan yang mengatasnamakan DJP.

DJP temukan 3,7 juta bukti potong terindikasi dihapus

Berdasarkan hasil penelusuran DJP melalui sistem administrasi perpajakan Coretax, terdapat sekitar 3.722.959 bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

Dari jumlah tersebut, nilai Pajak Penghasilan (PPh) dalam bukti pemotongan yang terindikasi dihapus diperkirakan mencapai Rp2,01 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, temuan tersebut menjadi dasar DJP mengirimkan email pengingat kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi agar melakukan pembetulan SPT secara mandiri.

Penghapusan bukti pemotongan pajak tersebut berpotensi mengubah status SPT yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil. Selain itu, nilai pajak kurang bayar juga berpotensi lebih kecil dibandingkan kewajiban yang semestinya dibayarkan. (Selsha Septifanie Gunawan)

(Eko Nordiansyah)