Indonesia Dorong Harmonisasi Tata Kelola Gambut Lintas Negara

Dialog bertajuk Building Coordination for Multi-stakeholder Collaboration on Sustainable Management in Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea di ASEAN Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Türkiye. Istimewa

Indonesia Dorong Harmonisasi Tata Kelola Gambut Lintas Negara

Whisnu Mardiansyah • 19 November 2026 13:22

Jakarta: Indonesia mendorong penguatan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan melalui penyelarasan data, penerapan pendekatan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), serta peningkatan kerja sama antarnegara. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas (transboundary haze) di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat.

Ketua Sekretariat Interim International Tropical Peatlands Center (ITPC), Agus Justianto, menilai ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi landasan penting dalam pengelolaan gambut. Data tersebut diperlukan untuk menyusun kebijakan, merencanakan kegiatan restorasi, hingga memperkuat koordinasi pengelolaan ekosistem gambut di tingkat internasional.

“Indonesia memiliki wilayah kesatuan hidrologis gambut seluas 24,6 juta hektare berdasarkan pemetaan hidrologi gambut. Kesamaan acuan data sangat penting agar perencanaan pengelolaan, target restorasi, dan sistem pengukuran, pelaporan, serta verifikasi memiliki dasar yang konsisten,” kata Agus, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog bertajuk Building Coordination for Multi-stakeholder Collaboration on Sustainable Management in Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea. Kegiatan yang digelar melalui Proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU) itu berlangsung di ASEAN Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Türkiye.

Wakil Ketua Sekretariat Interim ITPC, Bambang Supriyanto, menyoroti perlunya penyeragaman pemahaman terhadap data luas ekosistem gambut serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut dia, perbedaan angka perlu dianalisis dengan mempertimbangkan metode penghitungan, cakupan geografis, dan rentang waktu pengumpulan data.
 


Bambang juga menekankan penanganan kebakaran gambut dan kabut asap lintas negara membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan satu negara, melainkan harus didukung kemitraan pemerintah dan sektor swasta, penegakan hukum, serta koordinasi regional.

“Penanganan kebakaran gambut dan transboundary haze tidak dapat dibebankan hanya kepada satu negara. Diperlukan tanggung jawab bersama melalui kemitraan pemerintah dan dunia usaha, penegakan hukum yang konsisten, serta koordinasi regional yang lebih kuat untuk memastikan pencegahan kebakaran berjalan efektif,” ujar Bambang.

Selain aspek pencegahan, Bambang menggarisbawahi pentingnya pertanggungjawaban dalam aktivitas investasi dan operasional yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan gambut, termasuk kegiatan investasi lintas negara.

Kemitraan pemerintah dan swasta (public-private partnership), menurut dia, perlu disertai keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, dan penerapan hukum secara konsisten. Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas pengelolaan gambut tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan negara lain.


Ilustrasi hutan sebagai penyerap karbon. (Freepik)


Sementara itu, Head of Environment Division sekaligus Assistant Director Sustainable Development Directorate Sekretariat ASEAN, Vong Sok, menilai kolaborasi antarnegara menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut. Persoalan kebakaran dan kabut asap lintas batas memiliki dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta perekonomian negara-negara di kawasan ASEAN.

Vong Sok menjelaskan, penanganan persoalan tersebut memerlukan pendekatan bersama melalui penyelarasan data, pengembangan sistem peringatan dini, serta sinkronisasi kebijakan dan langkah pencegahan kebakaran di antara negara-negara anggota ASEAN.

“Penanganan transboundary haze membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN melalui pertukaran informasi yang akurat, penguatan kerja sama lintas batas, serta langkah pencegahan kebakaran gambut yang terkoordinasi untuk melindungi lingkungan dan masyarakat di kawasan,” ujar Vong Sok.

Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, Senior Scientist sekaligus Principal Investigator Proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU), Swetha Peteru, menekankan pentingnya sinergi Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dalam mengelola gambut secara berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut perlu mengintegrasikan pendekatan ilmiah, pengelolaan lanskap, dan keterlibatan masyarakat. Swetha juga menilai pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, serta pemantauan berkala diperlukan untuk mempertahankan fungsi ekologis gambut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui Proyek SAGU, kami mendorong kerja sama lintas negara yang mengintegrasikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan gambut secara bijaksana guna mendukung ekonomi masyarakat serta pencapaian target iklim regional,” ujar Swetha.

Dalam forum tersebut, para peserta turut membahas sejumlah peluang pengembangan kerja sama, mulai dari penguatan kebijakan dan pembiayaan iklim hingga pertukaran pengetahuan serta peningkatan kapasitas teknis.

Pembahasan juga mencakup penguatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting and verification/MRV), penilaian tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, serta pelaksanaan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

Kolaborasi Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota ASEAN bersama Papua Nugini yang berstatus pengamat ASEAN dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kontribusi kawasan terhadap implementasi Perjanjian Paris.

Ke depan, kerja sama melalui Proyek SAGU dan ITPC diarahkan untuk memperluas penerapan pengelolaan gambut berbasis lanskap, menyelaraskan basis data, memperkuat pencegahan kebakaran, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang tetap memperhatikan fungsi ekologis gambut.

Bagi Indonesia, penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Pengelolaan gambut berkelanjutan juga menjadi bagian dari agenda perlindungan ekosistem untuk menjaga manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat serta kawasan.

(Whisnu M)