Pemprov DKI Dorong BUMD Optimalkan Pemanfaatan Aset

Jakarta: Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dan menciptakan terobosan. Hal itu harus dilakukan demi menyehatkan struktur keuangan perusahaan.

Eliawati menyampaikan, langkah itu selaras dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memberikan keleluasaan bagi BUMD untuk berinovasi agar mandiri, dengan tetap berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Inovasi BUMD dalam memanfaatkan aset dan membuat terobosan untuk menyehatkan perusahaannya menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan 2027,” kata Eliawati dikutip dari Antara, Sabtu, 25 Juli 2026.

Dia mengatakan upaya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dilakukan secara terukur melalui sistem pemantauan digital sejak 2025. Menurut dia, setiap BUMD memiliki target dan tugas yang dipantau melalui dashboard. 

"Dengan sistem ini, kita bisa memitigasi lebih cepat jika terjadi deviasi atau penyimpangan dari target yang ditetapkan,” ujar Eliawati.

Di sisi lain, dia mengaku optimistis performa dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus membaik, terlebih dengan sinergi pembinaan yang semakin solid.

“Dengan peran Badan Pembina (BP) BUMD yang saat ini komunikasinya sangat bagus dengan teman-teman BUMD, kami optimistis kondisi di tahun 2027 akan jauh lebih baik,” tutur Eliawati. 

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta meminta agar seluruh BUMD menciptakan inovasi bisnis secara mandiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, perusahaan pelat merah daerah tidak bergantung pada suntikan modal lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Konkretnya, menggandeng pihak swasta untuk memaksimalkan potensi dan lahan-lahan kosong yang dimiliki BUMD,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

Ilustrasi BUMD. Foto: dok Manajemenbank.com.

Menurut dia, ada banyak aset daerah yang masih belum tergarap optimal, di antaranya lahan kosong di PT Pembangunan Jaya Ancol dan sejumlah pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya yang perlu revitalisasi, namun terkendala anggaran.

Untuk itu, Baco mengusulkan BUMD agar membuat skema kemitraan yang fleksibel dengan pihak swasta. Meski demikian, dia menyadari kondisi perekonomian yang belum stabil dapat memberikan tantangan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta maupun dunia usaha.

Maka dari itu, Baco meminta kepada seluruh BUMD DKI agar memangkas birokrasi, termasuk dengan tidak menyulitkan aturan kerja sama.