KPK Tunggu Konfirmasi Jadwal Pemeriksaan Eks Menhub Budi Karya

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil ulang eks Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) dalam kasus dugaan suap pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Kini, penyidik menunggu konfirmasi baru dari Budi Karya untuk dimintai keterangan.

"Sebelumnya saksi meminta penjadwalan ulang. Kami masih tunggu konfirmasinya, karena setiap keterangan dari saksi dibutuhkan dalam pengungkapan perkara," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu, 25 Februari 2026.
 

Budi mengatakan, Budi Karya berstatus sebagai Menhub saat dugaan suap ini terjadi. Sehingga, penyidik meyakini Budi Karya mengetahui sejumlah informasi terkait proyek jalur kereta.

"Dalam perkara suap proyek di DJKA, penyidik sebelumnya telah melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan saksi saudara BKS dalam kapasitas sebagai Menteri Perhubungan pada saat itu, yang membawahi DJKA," ujar Budi.


Gedung KPK. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

KPK mengembangkan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta. Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan tersangka.

Sudewo dijadikan tersangka karena diduga menerima uang terkait suap jalur kereta. Penerimaan itu terjadi saat Sudewo menjabat sebagai anggota Komisi V DPR.

KPK menegaskan Sudewo tidak semestinya menerima uang tersebut. Sebab, Bupati nonaktif Pati itu ditugaskan untuk memantau kerja Ditjen Perkeretaapian untuk mencegah penyimpangan terjadi, salah satunya rasuah.