RUU Penyadapan Masuk Prolegnas, KPK Sebut akan Ada Perubahan Aturan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons rencana RUU Penyadapan masuk Prolegnas 2026. Lembaga Antirasuah menyebut akan ada perubahan aturan di instansinya jika bakal beleid itu disahkan.

"Karena ini jelas, seandainya nanti hanya bisa dilakukan pada saat penyidikan, menjadi ada perubahan di peraturan yang ada pada kita, di hukum acara kita ya, sangat berubah," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Desember 2025.

Asep mengatakan KPK akan mengkaji aturan main dalam RUU Penyadapan. Sebab, aturan main dalam bakal beleid itu berbeda dengan cara kerja KPK.

"Saat ini kan pada saat penyelidikan sudah boleh (melakukan penyadapan)," ujar Asep.