Kakorlantas Polri Komitmen Dukung Kebijakan Zero ODOL

Jakarta: Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Wibowo menegaskan komitmennya mendukung kebijakan zero kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) pada 2027. Namun, penegakan hukum dipastikan langkah terakhir. 

"Langkah di hilir dan ini bukan menjadi langkah utama. Kami tetap fokus pada tindakan atau kegiatan pencegahan," kata Kakorlantas dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Agustus 2026

Hal ini disampaikannya saat memimpin audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfrawil) di Ruang Rapat Kakorlantas Polri, Jakarta. Irjen Pol. Wibowo menjelaskan, praktek over dimension dan over load memiliki dampak besar terhadap keselamatan lalu lintas, lingkungan, maupun infrastruktur. 

Selain berdampak terhadap keselamatan, kendaraan over dimensi dan over load berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur jalan. Fenomena over dimensi dan overload diyakini memiliki dampak terhadap keselamatan lalu lintas dan infrastruktur.

"Kemudian dampak lingkungan, emisi gas buang juga akan menjadi lebih tinggi dan tentunya ini akan mempengaruhi termasuk  juga ada dampak infrastruktur," ungkap Wibowo. 

Kakorlantas menyatakan kesiapan Korlantas Polri mendukung penuh kebijakan Zero Over Dimension dan Over Load pada 2027. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara tepat sasaran dan bertahap, terutama mempertimbangkan momentum Ramadan dan Idulfitri yang berdekatan dengan awal pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Kegiatan Zero Over Dimension dan Overload ini betul-betul harus kita laksanakan dengan soft, dengan baik, tepat sasaran sehingga tidak mempengaruhi ketersediaan bapokting, termasuk kestabilan harga menjelang puasa maupun Idulfitri," ujar Wibowo.

Ilustrasi truk. Foto: Dok. Kemenhub.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Konektivitas Kemenkoinfra Odo R.M Manuhutu mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terjalin dengan Korlantas. Kerja sama tersebut diharapkan terus ditingkatkan, termasuk melalui penguatan langkah-langkah preemtif dan preventif.

"Kita mungkin buat milestone-milestone pertemuan setiap dua bulan sampai sebelum Januari. Kita lihat milestone-nya apa, kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman dari Korlantas, dan apa dukungan yang diperlukan dari kementerian dan lembaga,” ungkap Odo.

Odo mengungkapkan, pihaknya juga meminta dukungan Korlantas agar kantor-kantor di daerah dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi. Dengan melibatkan seluruh stakeholder, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha memahami kebijakan Zero Over Dimension dan Over Load merupakan kebijakan pemerintah yang didukung secara bersama-sama.

"Pada saat sosialisasi, kita juga bisa menggunakan kantor-kantor Korlantas di daerah, sehingga nanti seperti yang kita lakukan di daerah, kita menggunakan kantor Dishub, mengundang semua stakeholder, jadi semua bisa mengetahui bahwa pemerintah itu satu melakukan dukungan," kata Odo.