Polri Perkuat Keamanan untuk Kawal Kebangkitan Ekonomi Nasional

Jakarta: Divisi Humas Polri menggelar dialog publik dengan tema Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kamtibkas yang Kondusif di Hotel Grandhika, Jalan Iskandarsyah, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi dan komunikasi untuk memperkuat keamanan mengawal kebangkitan nasional.

Hadir dalam dialog publik ini Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Suhendri, Ekonom UPN Veteran Jakarta dan Direktur Eksekutif INDEF Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Utama Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Erik Armundito, dan Kasubdit III Dittipdium Bareskrim Polri Kombes Dony Alexander. Kemudian, Satker Mabes Polri, Mahasiswa PTIK, Mahasiswa Universitas Pertamina, Mahasiswa Universitas Bakrie, Mahasiswa Universitas Paramadina, dan Mahasiswa Jakarta Bussiness.

"Artinya dalam semua aspek kehidupan sosial ekonomi, semua memiliki keterkaitan, efek domino. Baik bagaimana ingin meningkatkan, menumbuhkan suatu ekonomi tentu juga tidak terlepas dari keamanan. Demikian juga apabila ekonomi tidak tumbuh, tidak meningkat tentu berdampak pada keamanan yang tidak stabil," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Mei 2025.

Trunoyudo mengatakan masing-masing pihak punya peran untuk berkolaborasi. Seperti Polri yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melindungi, mengayomi, dan melindungi masyarakat, serta penegakan hukum.

Maka itu, Polri menggelar dialog publik untuk berdiskusi dengan para generasi emas, yakni para mahasiswa di sekitar Jakarta untuk mengawal kebangkitan ekonomi nasional dengan saling menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Truno melanjutkan, merujuk tema dialog yakni Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguayan Kamtibkas yang Kondusif, ada beberapa hal yang menjadi catatan bersama.
 

Baca juga: TPUA Sebut Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Tak Bisa Lanjut ke Penetapan Tersangka

"Yaitu perlunya koordinasi, komunikasi, kolaborasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang telah dijadikan visi misi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," kata jenderal polisi bintang satu itu.

Menurutnya, visi misi itu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik itu dari segi keamanan secara khusus dari Polri, termasuk seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Sebab, dukungan itu adalah modal utama secara kolektif sebagai kekuatan elemen bangsa agar menjadi satu kesatuan.

"Sehingga, menguatkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang akan diharapkan menuju sekitar 8 persen. Tentu ini tidaklah hal yang mudah apabila tanpa kolaborasi, namun dengan kolaborasi tentu akan mencapai tujuannya secara baik," ungkap Trunoyudo.

Sementara itu, Direktur Utama Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Erik Armundito, mengatakan dalam diskusi ia sempat menyampaikan bahwa pertahanan dan keamanan ini menjadi modal dasar dalam melakukan pembangunan. Peran Polri dan TNI terutama keterlibatan masyarakat dibutuhkan dalam menjaga keamanan dan pertahanan untuk bisa melangsungkan pembangunan

"Jadi ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri perlu kita minimalisir, untuk kita menjalankan pembangunan dan mencapai target cita-cita kita masa depan," katanya.

Kemudian, Ekonom UPN Veteran Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, menyebut salah satu syarat ekonomi Indonesia tumbuh tinggi bahkan lebih dari 5 persen atau target 8 persen adalah mengurangi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau biaya. Menurutnya, ICOR Indonesia saat ini 6,4 persen.

Bila ekonomi ingin tumbuh, kata dia, ICOR Indonesia harus berada di bawah 5 persen seperti negara-negara lain. Oleh karena ICOR berhubungan dengan biaya investasi, kata Tauhid, maka upaya yang harus dilakukan salah satunya mengurangi beragam biaya seperti premanisme pungutan liar (pungli), perizinan, dan sebagainya di luar ketentuan dan melanggar undang-undang.

"Karena itu saya kira kita sepakat kita perlu dorong kepastian hukum, kemudian penegakan hukum termasuk juga kepolisian memberantas premanisme yang memang merugikan ekonomi dan menjadi salah satu sumber beban ekonomi tinggi," ujar dia.