Polisi Tangkap Penambang Ilegal di Kotamobagu, 6 Alat Berat Disita

Kotampbagu: Polres Kotamobagu, Gorontalo menangkap para pelaku penambang liar yang selama ini merambah wilayah konsesi tambang Koperasi unit Desa (KUD) Printis. erintis. Tak hanya itu, ditemukan pula enam unit alat berat yang digunakan untuk menambang.

Keenam alat berat tersebut kini telah dipasangi garis polisi (police line) sebagai barang bukti. Para pelaku telah ditahan di Polres Kotamobagu, dan proses hukum kini tengah berjalan. Polda Sulawesi Utara juga turut melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan yang lebih luas di balik praktik ilegal ini.

“Iya benar, anggota di lapangan sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku,” tegas Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, Selasa, 24 Juni 2025.

Ketua dan jajaran pengurus KUD Perintis menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto yang sigap menindaklanjuti laporan resmi dari KUD Perintis.
"Ini merupakan langkah konkret yang sangat kami apresiasi. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolres Kotamobagu dan seluruh anggota yang telah bekerja dengan cepat dan profesional. Penertiban ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam menegakkan keadilan di sektor pertambangan," tegasKepala Teknik Tambang (KTT) KUD Perintis Sarwo Edi Lewier, Selasa, 24 Juni 2025.
 

Baca: 2 Pekerja Tewas Tertimbun Longsor Tambang Ilegal di Cirebon

Sarwo Edi juga menyebut aktivitas penambangan ilegal bukan hanya merugikan pihak pemilik IUP secara finansial, namun juga menciptakan kerusakan lingkungan, potensi konflik sosial, dan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari pajak dan royalti. Ia menambahkan, KUD Perintis tetap berkomitmen menjalankan praktik tambang yang sah, transparan, dan ramah lingkungan.

Saat ini, polisi telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam jaringan tambang ilegal, dan proses penyelidikan terus berkembang. Fokus penyidik kini diarahkan pada pengungkapan aktor-aktor yang melindungi kegiatan tersebut. Para oknum selama ini memberikan dukungan logistik maupun perlindungan informal terhadap praktik ilegal di lapangan.

KUD Perintis berharap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan tuntas, sebagai bentuk efek jera bagi pelaku tambang liar dan pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum. Dalam waktu dekat, KUD juga akan menyampaikan laporan lanjutan dan meminta pendampingan dari lembaga-lembaga hukum lainnya untuk memastikan perlindungan terhadap pemegang izin sah.