Sejarah GANEFO: 'Olimpiade' Soekarno Melawan IOC karena Tolak Israel dan Taiwan

Jakarta: Sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) terhadap Indonesia karena menolak kedatangan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 kembali mengingatkan publik pada sejarah ketegangan serupa enam dekade lalu.

Dalam keputusan yang diumumkan pada 22 Oktober 2025, IOC menyatakan menghentikan semua bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia mengenai potensi penyelenggaraan Olimpiade dan acara olahraga internasional lainnya.

Selain itu, IOC juga merekomendasikan kepada seluruh federasi internasional untuk tidak menggelar ajang olahraga di Indonesia hingga ada jaminan akses tanpa diskriminasi bagi semua negara peserta.

Situasi ini membangkitkan memori kolektif bangsa atas peristiwa tahun 1962, saat Indonesia juga dikenai sanksi oleh IOC akibat menolak kehadiran kontingen Israel dan Taiwan dalam Asian Games IV di Jakarta.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kekuatan lama dalam dunia olahraga internasional, Presiden Sukarno kemudian menggagas sebuah ajang tandingan bertaraf global: GANEFO, atau Games of the New Emerging Forces. Lantas, bagaimana sejarah dan tujuan GANEFO? Berikut pembahasannya.
 

Latar Belakang Politik dan Ideologis GANEFO

Gagasan GANEFO berakar dari konstelasi geopolitik dunia pada masa Perang Dingin, yang mempertemukan dua blok besar: Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet.

Dalam konteks ini, Presiden Sukarno memunculkan konsep ideologis baru yang membagi dunia menjadi dua kekuatan: Nefos (New Emerging Forces)—yakni negara-negara baru yang sedang atau telah melepaskan diri dari penjajahan—dan Oldefos (Old Established Forces)—kekuatan mapan yang masih mempertahankan praktik imperialisme dan kolonialisme.

Konflik ideologis ini merambah ke bidang olahraga pada Asian Games IV di Jakarta tahun 1962. Saat itu, Indonesia menolak memberikan visa kepada atlet Israel dan Taiwan.

Alasan penolakan Israel didasarkan pada sikap politik Indonesia terhadap penjajahan Israel atas Palestina, sementara Taiwan ditolak karena Indonesia hanya mengakui Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai satu-satunya perwakilan sah dari bangsa Tiongkok.

Salah satu tokoh yang memprotes kebijakan tersebut adalah G.D. Sondhi, manajer tim Olimpiade India dan pencetus Asian Games.

Akibat penolakan tersebut, IOC menjatuhkan sanksi tegas: mencabut keanggotaan Indonesia dari IOC dan tidak mengakui keabsahan Asian Games Jakarta. Presiden Sukarno menanggapi dengan keras, menuduh IOC sebagai alat imperialisme dan menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk kemunafikan.

Sebagai bentuk perlawanan, Sukarno menggagas ajang olahraga alternatif bertaraf global—GANEFO.
 

Konferensi dan Persiapan GANEFO I

Gambar: Logo GANEFO.

Tahap awal GANEFO dimulai melalui Konferensi Pendahuluan GANEFO I yang diselenggarakan di Jakarta pada 27–29 April 1963. Dari 17 negara yang diundang, 12 negara hadir, termasuk dua kekuatan besar: RRC dan Uni Soviet.

Dalam konferensi ini disepakati bahwa GANEFO akan menjunjung semangat Dasasila Bandung, mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan solidaritas antarnegara berkembang melalui olahraga.

Presiden Sukarno menandatangani Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1963 untuk membentuk Komite Nasional GANEFO, yang bertugas antara lain:

• Memobilisasi partisipasi negara-negara Nefos,
• Menyiapkan penyelenggaraan teknis dan upacara,
• Menggalang dana melalui Dana Revolusi dan kontribusi rakyat,
• Membentuk tim nasional yang kompetitif.

Total terdapat 51 negara dari empat benua yang berpartisipasi, termasuk negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Untuk mendukung partisipasi negara-negara peserta, Republik Rakyat Tiongkok menyumbang US$18 juta guna menanggung biaya transportasi seluruh delegasi GANEFO.
 

Pelaksanaan dan Hasil GANEFO I

Foto: Ajang GANEFO I. (IPPHOS)

GANEFO I dibuka secara resmi oleh Presiden Sukarno pada 10 November 1963 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dengan semboyan Semboyan 'Onward! No Retreat!' (Maju terus, pantang mundur).

Upacara pembukaan berlangsung meriah, dihadiri lebih dari 100.000 orang, dengan defile para atlet dari 51 negara. Ajang berlangsung selama 12 hari, hingga 22 November 1963, mempertandingkan 20 cabang olahraga, seperti atletik, renang, gulat, dan tenis meja.

Hasil ajang tersebut yakni:

• Republik Rakyat Tiongkok (RRT) keluar sebagai juara umum,
• Uni Soviet meraih 27 medali emas di posisi kedua,
• Indonesia menduduki posisi ketiga dengan 21 medali emas, terutama dari cabang atletik.

Penyelenggaraan GANEFO dinilai sukses secara teknis dan diplomatis, serta menjadi simbol kebangkitan bangsa-bangsa berkembang dalam melawan dominasi kekuatan lama melalui olahraga.
 

Baca Juga: Standar Ganda IOC, Kecam dan Larang Bendera Rusia Berkibar tapi Bela Israel

 

Akhir GANEFO

Foto: Presiden Soekarno mematikan api olimpiade di ajang Ganefo. (Dok. Kementerian Penerangan RI)

Setelah penutupan GANEFO I, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Kongres Dewan GANEFO pada 24–25 November 1963. Dalam kongres tersebut, Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Eksekutif, dan Kairo, Mesir disepakati sebagai tuan rumah GANEFO II tahun 1967.

Dalam momen ini pula, Sukarno dianugerahi gelar kehormatan sebagai penggagas GANEFO.

Kesuksesan GANEFO mendorong Sukarno untuk memperluas platform perjuangan dengan mendirikan Conefo (Conference of New Emerging Forces)—organisasi politik antarnegara Nefos di luar ranah olahraga. Uni Soviet dan RRC mendukung penuh pendirian Conefo, termasuk pembangunan gedung sidang Conefo di Jakarta.

Namun, idealisme Sukarno berakhir akibat gejolak politik 1965 pasca G30S PKI, yang berpuncak pada Supersemar dan transisi kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Pemerintahan Orde Baru membalik total kebijakan luar negeri, kembali ke arah netral pro-Barat, mengakhiri konfrontasi, dan membawa Indonesia kembali masuk ke dalam PBB serta IOC.

Dengan lengsernya Sukarno, konsep Nefos, Oldefos, GANEFO, dan Conefo turut menghilang dari panggung dunia.
 

Indonesia Tak Gentar

Menyikapi sanksi terbaru dari IOC pada Oktober 2025 karena penolakan terhadap delegasi Israel, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan sikap tegas sebagaimana yang ditunjukkan era Sukarno.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa kebijakan untuk tidak mengizinkan kehadiran Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 adalah keputusan negara yang memiliki dasar hukum kuat dan selaras dengan prinsip konstitusi Indonesia

“Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum serta kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” ujar Erick dalam pernyataan resmi, Kamis, 23 Oktober 2025

Pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk antiolahraga atau pelanggaran terhadap prinsip Olimpiade, melainkan bagian dari komitmen diplomatik Indonesia yang tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel, dan dukungan moral terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.