Prancis Desak Uni Eropa Tekan Israel Wujudkan Solusi Dua Negara

Paris: Pemerintah Prancis menyerukan Uni Eropa untuk menekan Israel agar menyetujui Solusi Dua Negara (Two-State Solution) sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan dengan Palestina, menyusul janji Paris untuk mengakui negara Palestina secara resmi pada September mendatang.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyampaikan seruan tersebut dalam forum tingkat tinggi PBB mengenai solusi dua negara yang digelar di New York, Amerika Serikat, Senin, 28 Juli 2025.

Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, dan dihadiri oleh perwakilan dari 125 negara, termasuk 50 menteri.

“Komisi Eropa harus menyampaikan ekspektasinya dengan jelas dan menunjukkan alat-alat yang dapat digunakan untuk mendorong pemerintah Israel mendengarkan seruan internasional,” kata Barrot kepada para wartawan, seperti dikutip The Washington Post, Selasa, 29 Juli 2025.

Pertemuan ini diselenggarakan di tengah meningkatnya kemarahan global terhadap kebijakan Israel di Gaza dan penolakan dari Tel Aviv serta sekutunya, Amerika Serikat, untuk berpartisipasi dalam forum tersebut. Washington menyebut konferensi itu “tidak produktif dan tidak tepat waktu.”

Namun Barrot menegaskan, tujuan konferensi ini adalah untuk “membalikkan arah dari tren yang terjadi di kawasan saat ini yaitu penghapusan solusi dua negara yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan.”

Dalam pernyataannya, Barrot juga mendesak Komisi Eropa untuk menekan Israel agar mencairkan dana sebesar 2 miliar euro yang ditahan dan merupakan hak Otoritas Palestina, menghentikan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat yang mengancam keutuhan wilayah negara Palestina masa depan, serta mengakhiri sistem penyaluran bantuan pangan di Gaza yang dikritik karena terlalu “militeristik” dan telah menyebabkan ratusan kematian.

Komisaris Uni Eropa untuk Kawasan Mediterania, Dubravka Šuica, menguatkan pernyataan Barrot dan mengatakan bahwa Uni Eropa sedang meninjau kemungkinan sanksi baru terhadap Israel. Ia menyebut transfer dana kepada Palestina dan akses bantuan kemanusiaan harus segera direalisasikan.

“Uni Eropa adalah mitra jangka panjang dalam mendukung reformasi Otoritas Palestina. Kami juga menyambut baik rencana pemilu presiden dan legislatif di wilayah Palestina dalam satu tahun ke depan,” ujar Šuica, sambil menegaskan bahwa Uni Eropa akan mengucurkan dana sebesar 161,6 miliar euro dalam tiga tahun mendatang untuk mencegah kehancuran finansial Otoritas Palestina.

Reaksi dan Penolakan Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak solusi dua negara, baik atas dasar ideologi nasionalis maupun alasan keamanan. Ia juga menyangkal tuduhan kelaparan di Gaza meski laporan PBB menyebut ratusan ribu warga Palestina menghadapi ancaman kelaparan akut.

Sementara itu, Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menyebut konferensi tersebut sebagai “sebuah penghinaan” dan menegaskan bahwa Washington akan terus fokus pada diplomasi nyata, bukan “pertemuan yang direkayasa untuk pencitraan politik.”

Namun, baik Barrot maupun Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyatakan bahwa keterlibatan AS tetap vital dalam penyelesaian krisis Gaza dan konflik Palestina-Israel secara keseluruhan.

“Saya yakin keterlibatan Presiden Trump dapat menjadi katalis bagi berakhirnya krisis di Gaza sekaligus membuka peluang penyelesaian konflik jangka panjang,” kata Pangeran Faisal.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan September. Prancis menjadi negara besar pertama dalam kelompok G7 yang mengambil langkah tersebut.

Dalam pidato pembukaan konferensi, Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa menyerukan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya.

“Jalan menuju perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap negara Palestina dan upaya melindunginya dari kehancuran,” tegas Mustafa.

Pangeran Faisal juga menegaskan bahwa normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel hanya dapat terwujud jika pembentukan negara Palestina direalisasikan terlebih dahulu. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Prancis Tegaskan Tak Ada Alternatif Solusi Dua Negara dalam Konflik Palestina-Israel