Eks Dirut ASDP Segera Diadili dalam Kasus Korupsi Rp1,2 Triliun

Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas dakwaan kasus dugaan rasuah berupa kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Eks Direktur Utama (Dirut) ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi cs segera disidangkan.

“Kami telah menyelesaikan proses pelimpahan surat dakwaan dan berkas perkara terdakwa Ira Puspadewi dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” JPU pada KPK Zaenurofiq melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 Juli 2025.

Zaenur mengatakan, rincian dakwaan akan dibacakan dalam persidangan nanti. Dalam kasus korupsi ini, ASDP diduga merugikan negara Rp1,2 triliun.

“Besaran nilai kerugian keuangan negaranya sebesar Rp1,2 triliun lebih, dan saat agenda pembacaan surat dakwaan akan kami buka secara utuh perbuatan Adri para terdakwa tersebut,” ucap Zaenur.
 

Baca juga:  KPK Minta Saksi Menjelaskan Aliran Dana Bos Jembatan Nusantara

Saat ini, jaksa tengah menunggu hari persidangan perdana dalam kasus ini. Penjadwalan ditentukan oleh pengadilan.

KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini yakni pemilik PT Jembatan Nusantara Adjie, mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, eks Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry MAC.

Cuma Adjie yang kasusnya belum masuk ke tahap persidangan. Sebab, dia baru ditahan dan kini dibantarkan karena sakit.

Kasus ini bermula saat Adjie menawarkan perusahaannya yang memiliki banyak kapal kepada Ira untuk diakuisisi oleh ASDP pada 2014. Namun, rencana itu ditolak oleh dewan dan direksi karena armada yang dimiliki Jembatan Nusantara sudah tua.

Beberapa tahun setelahnya, Ira dilantik sebagai direktur utama di perusahaan pelat merah itu. Adjie lantas menawarkan lagi perusahaannya untuk diakuisisi.

Penawaran Adjie akhirnya diterima pada periode 2019-2020. Kerja sama dilanjut pada 2021-2022.

Nilai akuisisi dalam proyek ini senilai Rp1,2 triliun. Kesepakatan penuh terjadi pada 20 Oktober 2021.

Sejumlah proses dalam akuisisi perusahaan ini diduga disamarkan. Salah satunya yakni mengubah dokumen pemeriksaan kapal tua, menjadi seakan-akan baru.

Dalam kasus ini, Jembatan Nusantara mewariskan utangnya setelah diakuisisi. Negara ditaksir rugi Rp893,1 miliar dalam kasus ini.