Pemkot Bandung-KPK Perkuat Integritas ASN Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Komitmen ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui meski capaian penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) sudah positif, masih ada aspek yang perlu ditingkatkan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI).

“Skor MCP kita sudah mencapai 90, tetapi SPI masih berada di angka 69. Artinya, kita belum sepenuhnya sehat dalam tata kelola pemerintahan. Godaan untuk melakukan penyimpangan itu selalu ada, namun tanggung jawab kita adalah memastikan peluang itu tidak menjadi kenyataan,” ujar Farhan, Selasa, 21 Oktober 2025.
 

Farhan menekankan, membangun budaya kerja berintegritas di seluruh lini birokrasi menjadi hal mendasar dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih. “Integritas harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar slogan. Dengan integritas, sistem tata kelola yang kita bangun akan lebih kuat dan dipercaya publik,” tambah Farhan.

Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menjelaskan hasil MCP dan SPI menjadi alat evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal.

“Dalam SPI ada tiga aspek penilaian, yakni internal, eksternal, dan expert. KPK melakukan pengukuran melalui WA Blast dan QR Code di layanan publik agar hasilnya lebih objektif,” jelas Dharmawan.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Bandung untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi.