Pemanggilan Hasto Tidak Bisa Jadi Parameter Keseriusan KPK

Jakarta: Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan, performa buruk KPK dalam menangkap buron Harun Masiku telah merusak citra memberantas korupsi. Dengan seluruh sumber daya yang dimiliki KPK maka mustahil pencarian Harun Masiku tidak kunjung membuahkan hasil.

"Sebenarnya KPK punya semua prasarana untuk menangkap Masiku tapi belum bisa menangkap artinya tidak ada keseriusan dalam menangkap Masiku. Dia (KPK) punya kewenangan, otorita dan back up regulasi. Jadi masalah itu adalah ketidakseriusan dalam menangkap Masiku. Padahal kalau KPK punya keseriusan itu besok juga bisa ketangkap," ujarnya saat dihubungi Jumat, 14 Juni 2024.

Keseriusan tersebut seharusnya bisa dilakukan sejak lama salah satunya dengan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan Hasto pun dinilai hanya sebagai gimik KPK untuk tujuan tertentu.

"Saya melihat menangkap Hasto cuma gimik karena dulu kan juga pernah diisukan soal Hasto," ungkap dia.

Melihat hal tersebut, maka sikap KPK yang saat ini kembali gencar memburu Harun Masiku belum bisa dijadikan parameter dalam mengukur keseriusan lembaga antirasuah itu. Ia bahkan mencurigai adanya kepentingan di balik upaya KPK ini.

"Jadi itu belum bisa dijadikan parameter mengukur keseriusan KPK. Saya curiga ini sebagai kepentingan stempel dan legitimasi publik," cetusnya.
 

Baca juga: KPK Siap Buka-bukaan ke Dewas untuk Lihat Klaim Staf Hasto Dibentak

Sementara mantan penyidik KPK Praswad Nugraha mengungkapkan pengalamannya dalam menangani kasus korupsi di tengah intervensi politik dan kekuasaan. Intervensi tersebut sangat kuat menekan namun dengan sikap KPK yang tidak mundur memberantas korupsi tersangka yang merupakan tokoh berpengaruh partai penguasa saat itu berhasil dibekuk.

"Pernah itu terjadi. Jadi tidak pernah ada masalah dengan kekuasaan atau politik partai. Pada zaman SBY pernah kita terjadi. Sedangkan yang sekarang ini (kasus Harun Masiku) kondisinya abnormal," ucapnya.

Ketua IM57+ Institute ini mengungkapkan, ketidaknormalan tersebut yakni kerusakan secara terstruktur di KPK. Sehingga pengungkapan kasus, termasuk penangkapan Harun Masiku tidak pernah terjadi.

"Abnormalnya apa ya pimpinan KPK yang bermasalah. Gampang saja diukurnya. Bolak balik kasus ini di era Bahuri (Firli Bahuri) dan terbukti dia main perkara. Kalau pimpinan bermasalah pasti yang lain bermasalah. Maka solusinya semua pimpinan dipecat dan UU KPK dikembalikan," ujar dia.