Bantuan Pangan Beras Diklaim Sukses Pangkas Kemiskinan

Jakarta: Berita Resmi Statistik BPS Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program bantuan pangan (banpang) beras berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan hal itu menunjukkan pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubtitusi dengan barang lainnya.
 
"Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit. Karena itu, bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks," ujar Arief dikutip dari keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 17 Juli 2024.
 
Pentingnya aspek pangan, sambung Arief, bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.
 
Arief berharap, dengan digelontorkannya banpang beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara baik.
 
"Oleh karena itu, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran banpang beras bagi 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ada di seluruh provinsi," imbuhnya.
 

Baca juga: Pangkas Kemiskinan Ekstrem, Bapanas Kendalikan Kerawanan Pangan

 

Pemerintah perpanjang bantuan pangan beras

 
Sebagai informasi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyaluran bantuan pangan beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember tahun ini. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN.
 
Selain penyaluran bantuan pangan beras, pemerintah juga telah menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.
 
"Operasi pasar dan gerakan pangan murah yang diselenggarakan baik oleh pusat dan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau," tutur Arief.
 
"Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras," tegas dia menambahkan.