Kemenkeu Akui Sumber Anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan Masih Dicari

Ilustrasi. Foto: dok MI.

Kemenkeu Akui Sumber Anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan Masih Dicari

Fetry Wuryasti • 29 January 2024 20:01

Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menekankan, sebagian besar dana perlindungan sosial sudah ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Namun memungkinkan adanya beberapa perubahan, yang sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan sebagai pengganti BLT El-Nino, dananya masih akan dicarikan sumbernya.
 
"Ini tentunya kami akan carikan (dananya). APBN akan tetap bisa fleksibel. Ini tentunya bagian dari strategi kami untuk mengelola APBN itu fleksibel. Jadi kami memang selalu siapkan (dananya) seperti beberapa tahun terakhir," kata Febrio di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
 
Lebih lanjut Febrio mengatakan Kemenkeu selalu menggunakan istilah APBN shock absorber. Sehingga apabila ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang terjadi di pasar global, maka APBN bisa tetap siap menyangga.
 
"Besarannya (BLT) tadi disebut Rp200 ribu (per bulan) untuk 18,8 juta KPM. Itu tiga bulan pertama dulu. Tahun lalu juga ada (BLT) untuk dua bulan terakhir. Nah ini kurang lebih mirip dengan itu (hitungannya," kata Febrio.

Baca juga: Bantuan Pangan Bulog 'Tercium' Aroma Politik
 

APBN fleksibel

 
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber dana yang akan dicarikan itu, dan lebih menekankan pada fleksibilitas dari APBN, untuk siap siaga terhadap kebutuhan-kebutuhan tambahan.
 
"APBN kita fleksibel. Kebutuhan-kebutuhan anggaran yang sudah ada selalu kita bisa penuhi. Juga kalau ada kebutuhan yang sifatnya butuh intervensi, APBN tetap siap karena dari awal memang kita siapkan APBN untuk yg tambahan-tambahan," kata Febrio.
 
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan total anggaran untuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp11,25 triliun untuk 18 juta KPM.
 
Nilai tersebut, dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan per KPM untuk Januari, Februari, dan Maret, dan langsung diberikan sekaligus pada Februari 2024.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Husen Miftahudin)