RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan, DPR Dituding Menolak Marhaenisme

Jakarta: Aksi protes tak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terus bergulir. Para pejuang beleid itu menilai sikap DPR tersebut sama halnya menolak marhaenisme.

"Marhaenisme yang sekarang menjadi Pancasila tidak dihormati. Petani, nelayan dan pekerja dikalahkan, DPR hanya wakil dan melayani kekuasaan," kata koordinator aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT, Jumisih, saat menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Jumisih mengatakan DPR lebih menyukai mengesahkan sejumlah undang-undang yang sejatinya tidak ditunggu masyarakat. Sementara, pekerja rumah tangga menunggu RUU PPRT disahkan selama 20 tahun.

"Jangan jadi DPR Sontoloyo. Tidak peduli, semaunya sendiri, menganggap benar diri sendiri. Hak legislasi Baleg (Badan Legislasi) diaborsi, hak konsitusi jutaan pekerja rumah tangga dikebiri," ujar Jumisih.