Cegah Kolusi-Nepotisme, Program LPDP Perlu Perketat Seleksi

Jakarta: Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menilai seleksi penerima program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi Jakarta perlu diperketat. Hal itu untuk mencegah praktik kolusi dan nepotisme.

"Jangan sampai ada permainan tidak adil yang menjurus kepada kolusi dan nepotisme, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun itu," kata Justin seperti dilansir dari Antara, Selasa, 3 Maret 2026.

Menurut dia, seleksi penerimaan program tersebut harus ketat, mengingat isu LPDP sempat hangat beberapa waktu lalu. Terutama menyangkut komitmen para penerimanya untuk kembali dan berkontribusi kepada negara atau daerah setelah menyelesaikan masa studi mereka.

Selain itu, kata dia, karakter dan komitmen para penerima beasiswa tersebut untuk kembali membangun Jakarta setelah menyelesaikan masa studi mereka harus dipastikan jauh sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. "Tidak hanya nilai akademik yang jadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang bisa diberangkatkan ke luar negeri," ujar Justin.

Di sisi lain, sambung dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus jelas memetakan jalur akademik para penerima LPDP. Sehingga, ketika sudah lulus, dapat berpartisipasi membangun Jakarta melalui sektor yang tepat.

"Ketika para mahasiswa kembali, mereka dapat bekerja di sektor-sektor yang sesuai dengan bidang studinya ketika kuliah di luar negeri," tutur Justin.

LPDP. Foto: LPDP via ieltspresso.com

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan program beasiswa LPDP versi Pemprov DKI Jakarta mulai terlaksana pada 2027. "Salah satu yang betul-betul saya ingin canangkan adalah mempunyai LPDP Jakarta. Apakah bisa? Saya yakin bisa," kata Pramono pada 26 Februari 2026.

Pramono mengaku sudah mulai membahas rencana tersebut secara rinci. Termasuk, bertemu dengan pimpinan LPDP nasional untuk mencari skema yang tepat agar Jakarta memiliki program beasiswa sendiri.

"Tiga hari yang lalu, saya didampingi Bu Nana (Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana) menerima direktur atau yang paling tinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail," ungkap Pramono.