Politikus Partai Republik Tegaskan Perlu Izin Kongres jika Pasukan AS Dikerahkan ke Iran

Presiden AS Donald Trump dikabarkan berencana kirim pasukan Amerika dalam serangan darat ke Iran. Foto: The New York Times

Politikus Partai Republik Tegaskan Perlu Izin Kongres jika Pasukan AS Dikerahkan ke Iran

Fajar Nugraha • 30 March 2026 14:29

Washington: Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Nancy Mace, menegaskan bahwa pemerintah harus melibatkan Kongres dalam setiap keputusan pengerahan pasukan darat ke Iran.

Pernyataan ini memperjelas adanya keretakan internal di dalam partai pendukung Presiden Donald Trump terkait serangan ke Iran yang dilakukan bersama Israel.

Kekhawatiran Mace muncul setelah dirinya menghadiri sesi pengarahan rahasia di Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perkembangan konflik tersebut. Ia menilai rencana pemerintah saat ini memicu urgensi akan pengawasan legislatif yang lebih ketat.

“Jika kita akan melakukan operasi darat konvensional dengan Marinir dan Divisi Paratropper ke-82, itu adalah perang darat yang menurut saya Kongres harus memiliki hak bicara dan kita harus diberi pengarahan,” tegas Mace dalam wawancara di CNN, dikutip dari Al Jazeera, Senin 30 Maret 2026.

Mace menekankan bahwa pengerahan pasukan darat adalah batas merah bagi banyak pihak di parlemen. Ia menyerukan agar pemerintah datang ke Kongres untuk mendapatkan wewenang resmi sebelum mengambil langkah drastis tersebut.

“Kami tidak ingin pasukan berada di darat. Jika kita akan melakukannya, maka datanglah ke Kongres dan dapatkan wewenang yang tepat,” tambahnya.

Potensi Operasi Darat

Pernyataan keras Mace menyusul laporan dari Washington Post yang menyebutkan bahwa Pentagon tengah mempersiapkan operasi darat terbatas di wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Kharg dan area di sekitar Selat Hormuz.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, tidak membantah kabar mengenai persiapan tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan prosedur rutin militer untuk menyediakan opsi bagi presiden.

“Tugas Pentagon adalah melakukan persiapan agar panglima tertinggi memiliki pilihan yang maksimal. Itu tidak berarti presiden telah mengambil keputusan,” ujar Leavitt.

Perpecahan Internal "America First"

Isu pengerahan pasukan ini menjadi ujian berat bagi koalisi pendukung Trump. Meski Trump kerap mengklaim keberhasilan serangan udara yang dimulai sejak 28 Februari lalu, sekutu dekatnya mulai menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan militer jangka panjang.

Mantan anggota Kongres, Matt Gaetz, secara terbuka mengecam potensi invasi darat yang dinilainya justru akan memperburuk stabilitas ekonomi domestik.

“Invasi darat ke Iran akan membuat negara kita lebih miskin dan kurang aman. Hal itu akan berarti kenaikan harga bahan bakar dan pangan,” kata Gaetz dalam pertemuan CPAC di Dallas.

Senada dengan Gaetz, anggota Kongres Eli Crane menyatakan kekhawatirannya bahwa konflik ini akan terseret menjadi perang panjang lainnya di Timur Tengah.

"Meskipun saya tidak bermaksud membatasi kewenangan presiden, banyak pendukung kami dan anggota Kongres yang sangat prihatin," tutur Crane kepada Politico.

Hingga saat ini, Amerika Serikat terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi kedatangan sekitar 3.500 tentara tambahan melalui kapal USS Tripoli pada Sabtu pekan lalu, menambah kekuatan dari 40.000 personel yang sudah bersiaga di kawasan tersebut.

Pemerintah AS menyatakan akan terus memantau situasi secara saksama sembari tetap membuka semua opsi militer guna memastikan kepentingan nasional dan stabilitas kawasan tetap terjaga.

(Hilda Kartika Barends)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Fajar Nugraha)