Puan: DPR akan Pastikan APBN Jaga Rakyat di Tengah Konflik Global

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan parlemen akan memastikan kemampuan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetap dapat menjaga rakyat Indonesia. Khususnya, di tengah eskalasi konflik global.

Puan menyampaikan pernyataan itu dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 10 Maret 2026.

“DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” tutur dia.

Ia melanjutkan politik anggaran pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraan serta mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas, sekaligus merasa aman dan tentram.
 

Ihwal kemampuan dan ketahanan fiskal ini disampaikan Puan mengingat dampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang, menurut dia, akan memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia.

“Hal ini akan memengaruhi harga minyak, harga transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan,” tuturnya.

Ia mengingatkan pada saat yang sama, rakyat masih terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi, serta meningkatkan penghasilan dan akses terhadap layanan pendidikan maupun kesehatan.

Dalam pidatonya, Puan menyebut dunia sedang menyaksikan konflik geopolitik menggunakan kekuatan militer. Ketegangan yang melibatkan AS, Israel, dan Iran disebut menunjukkan dinamika hubungan internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global.


Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok Istimewa

Dia memandang konflik antara AS, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan.

Meningkatnya eskalasi aksi militer itu disebut membawa pemahaman kolektif bahwa penggunaan kekuatan militer yang terjadi saat ini telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Dia juga menyebut eskalasi konflik memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara.

Situasi ini, imbuh Puan, menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya.