Penegakan Hukum di Ponpes Al Zaytun Diminta Berjalan dengan Baik

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Bobby adhityo Rizaldi akan menilai objektif dugaan keterlibatan unsur intelijen dalam polemik pondok pesantren Al Zaytun Jawa Barat. Pemerintah dan DPR harus memastikan penegakan hukum dan pertahanan berjalan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak atau keresahan publik

"Kami tentu harus objektif, tidak berspekulasi, dan memastikan instrumen penegakan hukum dan pertahanan dan keamanan berjalan dengan baik," ujarnya, Selasa, 27 Juni 2023.

Dia meminta untuk berbagai hal yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat untuk segera diproses. Salah satunya jika ada unsur pidana dalam kasus Ponpes Al-Zaytun.

"Kami minta untuk segera diproses sekiranya ada unsur tindak pidana atau pelanggaran administrasi, sekaligus agar penegak hukum dan aparat militer menjaga kondusifitas, ketertiban sosial dan keamanan setempat," tukasnya.

Ponpes Al Zaytun disebut-sebut menjadi alat politis yang dimainkan oleh intelejen. Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebut mengenal bahkan mengamankan agar ponpes tersebut tidak terbelit kasus hukum. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah ada pihak istana yang beking Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu. Kepala Negara itu juga menepis isu keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Endak lah, ndak ndak ndak," ujar Jokowi ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin, 26 Juni 2023.