Netanyahu dan Oposisi Gagal Raih Mayoritas, Israel Hadapi Kebuntuan Politik

Tel Aviv: Presiden Israel Isaac Herzog memulai konsultasi dengan sejumlah partai politik pada Rabu, 4 November 2026, untuk menentukan pihak yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan baru.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemilu yang berlangsung sengit tidak menghasilkan mayoritas bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun rivalnya, Gadi Eisenkot.

Mengutip Channel News Asia, Herzog memiliki peran yang sebagian besar bersifat seremonial. Namun, ia berwenang menentukan pihak yang mendapat kesempatan pertama membentuk pemerintahan sekaligus menjabat sebagai perdana menteri.

Proses pembentukan pemerintahan tersebut dapat berlangsung selama beberapa pekan hingga berbulan-bulan. Jika seluruh upaya gagal, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.

Pernyataan Herzog memunculkan spekulasi bahwa ia akan menjajaki kemungkinan mengajak sejumlah pemimpin partai bergabung dalam pemerintahan persatuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di tengah masyarakat Israel yang terpolarisasi setelah tiga tahun perang dan kebijakan politik sayap kanan Netanyahu.

Setelah secara resmi menerima hasil pemilu pada 27 Oktober, Herzog memulai konsultasi selama dua hari dengan sejumlah partai pada pukul 17.00 waktu setempat atau 22.00 WIB, Rabu. Konsultasi tersebut dibuka dengan pertemuan bersama partai ultranasionalis Religious Zionism.

Kantor Herzog mengatakan ia sengaja memulai konsultasi dengan partai-partai kecil untuk mendengarkan seluruh pandangan. Ia baru akan bertemu dua partai terbesar pada Kamis malam, yakni Likud pimpinan Netanyahu dan Yashar, partai oposisi berhaluan tengah hingga kanan-tengah yang didirikan Eisenkot, mantan kepala militer Israel.

Netanyahu maupun Eisenkot belum memiliki dukungan 61 kursi yang dibutuhkan untuk memperoleh mayoritas di parlemen Israel yang memiliki 120 kursi. Blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan kubu Eisenkot meraih 48 kursi.

Eisenkot berpeluang mencapai ambang mayoritas apabila menjalin koalisi dengan partai-partai minoritas Arab. Kedua daftar partai Arab memperoleh total 19 kursi, meningkat di tengah kemarahan terhadap pemerintahan Netanyahu yang berhaluan sayap kanan keras.

Namun, sejumlah pihak di kubu oposisi keberatan apabila pemerintahan harus bergantung pada dukungan anggota parlemen non-Yahudi.

Netanyahu menyerukan pembentukan pemerintahan koalisi luas tanpa melibatkan partai-partai Arab. Sebelumnya, ia menuduh kelompok-kelompok Arab telah "mencuri" suara dalam pemilu.

Perselisihan tersebut semakin memanas setelah Jaksa Agung Israel pada Selasa meminta badan intelijen Shin Bet menyampaikan perkembangan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan partai-partai Arab Israel. Jaksa Agung menyatakan belum ada bukti yang diserahkan untuk mendukung tuduhan tersebut.

Para pemimpin Arab-Israel dengan tegas membantah tuduhan itu. Sementara itu, Eisenkot pada Selasa menuduh Netanyahu dan Partai Likud berupaya melakukan "pogrom terhadap demokrasi."

Herzog Dorong Pendekatan Baru

Herzog, seorang pengacara yang dikenal berkepribadian tenang, pernah berkarier politik di Partai Buruh yang kini tidak lagi aktif. Meski demikian, ia secara resmi tidak berafiliasi dengan partai mana pun.

Ia mengatakan ingin mendorong "pemikiran baru" dan menghindari pemilu ulang.

"Penting untuk menjajaki setiap pilihan yang ada, memperluas dialog, dan mengeksplorasi setiap jalan yang dapat mendorong proses ini," tulis kantor Herzog dalam sebuah pernyataan.

Kantor tersebut menambahkan bahwa Herzog dapat menggelar putaran konsultasi tambahan sebelum mengambil keputusan.

Setelah menerima mandat dari Herzog, pihak yang ditunjuk memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Masa tersebut dapat diperpanjang selama 14 hari.

Jika gagal, Herzog akan memberikan mandat kepada pihak lain. Apabila upaya kedua juga tidak berhasil, mayoritas anggota parlemen dapat bersatu untuk mengusulkan seorang calon dalam waktu 21 hari. Jika tidak ada calon yang diajukan, Israel akan kembali menggelar pemilu.

Pada pemilu sebelumnya pada November 2022, Netanyahu membutuhkan waktu 58 hari untuk membentuk pemerintahan, meskipun Partai Likud yang dipimpinnya saat itu memperoleh hasil lebih baik.

Israel telah menggelar lima pemilu antara 2019 dan 2022 akibat kebuntuan politik.

Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel yang telah berkuasa secara bergantian selama hampir dua dekade, memiliki basis pendukung yang sangat loyal. Namun, ia juga menghadapi penolakan dari banyak warga Israel, antara lain karena upayanya merombak sistem peradilan.

Netanyahu juga menghadapi dakwaan korupsi dan berisiko dipenjara jika kehilangan kekuasaan sekaligus kekebalan hukumnya.

Pada hari-hari terakhir kampanye, ia berulang kali memperingatkan akan memerintahkan dimulainya kembali perang skala penuh terhadap Iran bersama Presiden AS Donald Trump.

Pada malam pemilu, Eisenkot memperingatkan militer agar tidak menerima perintah yang bertujuan memenuhi "kepentingan politik" Netanyahu. Ia menegaskan Netanyahu tidak memiliki mandat untuk memberikan perintah semacam itu, sekalipun masih menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Oposisi Tolak Pemerintahan Persatuan

Netanyahu menyerukan pembentukan "pemerintahan nasional yang luas" dengan dirinya sebagai pemimpin.

Namun, para pemimpin oposisi menegaskan bahwa opsi tersebut tidak dapat diterima. Mereka menyoroti karakter kepemimpinan Netanyahu serta kegagalannya mencegah serangan pada 7 Oktober 2023, yang menjadi hari paling mematikan dalam sejarah Israel.

Dalam pertemuan strategi pada Selasa, Eisenkot bersama sejumlah pemimpin oposisi lainnya berjanji bergerak cepat membentuk pemerintahan dan menggulingkan Netanyahu. Namun, mereka tidak menjelaskan bagaimana rencana tersebut akan diwujudkan.

Yousef Jabareen, pemimpin partai dengan basis pemilih Arab terbesar di parlemen mendatang, mengatakan kepada AFP pekan ini bahwa oposisi perlu menerima "realitas politik" dan bekerja sama untuk menyingkirkan Netanyahu.

Netanyahu berulang kali memperingatkan warga Yahudi Israel bahwa kubu oposisi akan bekerja sama dengan partai-partai Arab, yang ia tuduh mendukung Hamas.

Para pemimpin partai Arab-Israel secara bulat mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober, meskipun mereka tidak menyebut gerakan Islamis Palestina tersebut sebagai kelompok teroris. (Razaqa Hariz)

Baca juga: Eisenkot Tolak Gabung Koalisi Netanyahu, Bahkan jika Diminta Trump