Indonesia Himpun Pendanaan Rp1,82 Triliun Terkait Capaian Menekan Deforestasi

Antalya: Indonesia berhasil menghimpun pendanaan USD100 juta atau sekitar Rp1,82 trilun, atas capaian menekan deforestasi di kawasan hutan. Pembayaran ini sejalan dengan target folu net sink 2030, yang telah disepakati antara Indonesia dan Norwegia.

Melalui konferensi Perubahan Iklim PBB atau  COP31 di Antalya Turki, Indonesia dan Norwegia kembali memperkuat kerja sama dibidang lingkungan.

Tertuang didalam result-based contribution atau RBC tahap kelima, Norwegia memberikan apresiasi pendanaan atas upaya Indonesia dalam menekan alih fungsi kawasan hutan.

“Indonesia berkomitmen untuk melindungi hutan-hutannya, dan Norwegia akan memberikan pembayaran atas hasil yang dicapai. Komitmen ini terus dijalankan oleh kedua belah pihak,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland.

“Sebagai bentuk apresiasi atas capaian Indonesia dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, Norwegia akan memberikan kontribusi sebesar USD100 juta kepada Indonesia. Pembayaran ini merupakan imbalan atas hasil nyata yang telah diraih,” imbuh Menteri Aasland.

“Tingkat deforestasi saat ini berada di angka terendah yang pernah tercatat, saya ucapkan terima kasih dan selamat atas pencapaian tersebut. Hal ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan buah dari kebijakan yang ambisius, kepemimpinan yang kuat, serta komitmen yang berkelanjutan. Anda telah menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika ambisi dibarengi dengan tindakan nyata. Selamat. Ini adalah pencapaian yang luar biasa,” tambah Menteri Aasland.

Kerja sama antara kedua negara ini akan terus berjalan  untuk menjaga keanekaragaman hayati, pengelolaan kelestarian hutan, serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut upaya pemerintah tak pernah berhenti dalam menjaga ekosistem hutan dan alam.

“Misalnya, pemerintah telah menambah jumlah polisi hutan serta meluncurkan satgas inovasi pengelolaan taman nasional, untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan menekan dampak emisi gas rumah kaca,” ujar Hashim.

Sementara menurut Menteri Jumhur, Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan penambahan jumlah jagawana dan petugas pemadam kebakaran hutan -,dari 5.000 menjadi 70.000 personel,- guna memperkuat perlindungan dan konservasi hutan.

“Ini merupakan komitmen besar yang menuntut investasi dalam aspek rekrutmen, pelatihan, peralatan, serta kapasitas operasional. Tujuan kami jelas: ketika masyarakat melaporkan adanya pembukaan lahan ilegal atau mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran, personel terlatih harus siap dan dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk segera bertindak,” sebut Menteri Jumhur.

“Presiden Prabowo juga telah membentuk Badan Nasional Pengelolaan Lahan Gambut dan Mangrove untuk memperkuat pengelolaan ekosistem yang sangat penting ini,” imbuh Jumhur.

Lebih lanjut menurut Jumhur, Kementerian Lingkungan Hidup menjaga integritas Nationally Determined Contributions (NDC) dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan hasil mitigasi sektoral dengan target yang ditetapkan, serta meningkatkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) gas rumah kaca, termasuk sistem pencatatan nasional.