Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji, KPK: Prinsipnya Transparansi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap isi pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah pada Jumat, 3 Oktober 2025. Lembaga Antirasuah menyarankan instansi itu mengutamakan transparansi dalam bentuk semua tindakannya.

“Prinsipnya itu transparansi, kalau ada proses lelang, pengadaan, sebaiknya dipublikasikan saja,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Setyo mengatakan, keterbukaan penting untuk mencegah korupsi terjadi. Tujuannya agar semua penggunaan uang negara dalam proyek di Kementerian Haji dan Umrah bisa dipantau penuh oleh masyarakat.
 

KPK juga menyarankan instansi itu untuk mempelajari kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jangan sampai, kata Setyo, korupsi terulang lagi di sektor yang sama.

“Keterbukaan dalam pengadaan akan memudahkan masyarakat mengawasi proses dan mencegah persoalan seperti yang terjadi pada pelaksanaan haji tahun lalu, yang tidak hanya terkait kuota, tetapi juga, berbagai aspek lainnya,” ucap Setyo.

Ketua KPK Setyo Budianto/Metro TV/Candra

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan komitmen transparansi selama menjabat. Dia tidak mau amanah dari Presiden Prabowo Subianto tercoreng karena kepentingan segelintir orang.

“Kami minta bantuan KPK untuk bisa menjalankan amanah sesuai yang diperintahkan oleh Presiden,” tutur Irfan.